Baca Juga : Parpol Koalisi Kompak Tolak Revisi UU Pemilu, Pemerintah Bantah Terlibat
Ketiga, perlu ada penegasan tentang batas-batas wewenang Bawaslu, DKPP, dan PTUN dalam skema penegakan hukum pemilu.
"Tujuannya, agar tidak ada lembaga yang mengekstensifikasi kewenangannya sesuai tafsir masing-masing lembaga," kata ujar Nurul.
(Angkasa Yudhistira)