Inggris Dukung Resolusi DK PBB Tentang Gencatan Senjata untuk Permudah Vaksinasi Covid-19

JAKARTA – Inggris mendukung Resolusi Dewan Keamanan PBB 2565 tentang gencatan senjata di zona konflik untuk memudahkan pengiriman vaksin yang disetujui dengan suara bulat pada 26 Februari 2021. Resolusi ini akan membantu proses distribusi vaksin Covid-19 kepada orang-orang yang tinggal di zona konflik.

“Resolusi ini juga membangun dukungan untuk COVAX, di mana Inggris menyediakan lebih dari satu miliar dosis vaksin untuk kelompok masyarakat yang paling rentan di seluruh dunia - karena kita membutuhkan solusi global untuk pandemi global,” kata Menteri Luar Negeri Inggris Dominis Raab.

BACA JUGA: Fauci Serukan Warga AS Bersedia Divaksin Covid-19, Pilih Satu dari Tiga Vaksin

Raab mengatakan bahwa Inggris bangga telah memimpin persetujuan secara cepat dan dengan suara bulat atas kesepakatan gencatan senjata ini oleh Dewan Keamanan PBB.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins mengatakan bahwa Inggris membawa resolusi ini ke Dewan Keamanan PBB, sebagai bagian dari masa kepresidenannya sepanjang Februari.

Ia mengatakan sejak awal pandemi, Inggris dan Indonesia telah bersatu untuk menyerukan respon multilateral terhadap virus corona, memastikan akses ke vaksin untuk semua. Owen menambahkan bahwa distribusi vaksin melalui mekanisme COVAX sekarang sedang berlangsung, dengan pengiriman pertama dilakukan pada 1 Maret.

BACA JUGA: Kisah Misteri Danau Penuh Kerangka Manusia

“Dengan resolusi ini, Inggris menetapkan target yang ambisius – memastikan mereka yang tinggal di daerah konflik memiliki akses ke vaksin Covid-19, dan langkah-langkah untuk mendukung hal itu - termasuk gencatan senjata dan kerja sama yang diperlukan untuk membuat visi ini menjadi kenyataan – telah dilakukan,” ujarnya, seperti dikutip dalam keterangan pers Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Senin (1/3/202).

Menurut Owen, pengesahan resolusi dengan suara bulat ini menunjukkan bahwa pesan Inggris dan Indonesia telah didengar, dan memperkuat argumen Inggris bahwa semua negara dan masyarakat harus mendapatkan akses terhadap vaksin.