MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Ihwal penundaan rapat antara DPRD DKI Jakarta dengan Jajaran direksi Sarana Jaya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengatakan, tetap akan meminta penjelasan kepada Sarana Jaya guna mendengar penjelasan terkait kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk program rumah DP 0 rupiah meski ditunda dua pekan depan.
"Minta penjelasan (terkait kasus) aja," katanya saat dikonfirmasi MNC melalui sambugan telepon, Selasa (16/3/2021).
Baca juga: KPK Buka Peluang Panggil Anies Terkait Kasus Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah
DPRD DKI, lanjut Taufik, telah menyerahkan sepenuhnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses kasus tersebut. Taufik berharap KPK bisa mengungkap hingga akar-akarnya.
"Saya kira itu ya, kita serahkan sepenuhnya," katanya.
Baca juga: Kesaksian Ketua RW soal Lahan Rumah DP 0 Rupiah Pondok Ranggon yang Dikorupsi
Taufik mengatakan, kasus ini menjadi pelajaran dan evaluasi semua pihak. Terlebih dalam penggunaan anggaran. Semua harus melalui mekanisme yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Nah ini kan siapa yang bertanggungjawab? ya penggunanya. Ya si Yorry itu," ujarnya.
Sementara alasan ditundanya Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya lantaran BUMD tersebut belum menyiapkan data-data yang dibutuhkan terkait materi pembahasan. Hal itu untuk menghindari asumsi dan prasangka atas perkara tersebut.
"Kami memutuskan untuk menunda rapat ini, meneruskannya kembali dua pekan dari sekarang untuk mendapatkan data-data yang akurat," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz di kantornya, Jakarta, Senin 15 Maret 2021.
Sebelumnya, Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembelian lahan untuk program rumah DP Rp0.
Setelah menyandang tersangka, jabatan Yoory langsung dinonaktifkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Sedangkan posisi Yoory di Sarana Jaya diisi oleh pelaksana tugas (Plt) Indra Sukmono Arharrys.
(Awaludin)