Potensi Gempa di Jatim Tinggi, Bisa Disebabkan dari Gunung Berapi

Ma'muri memastikan kajian ini sifatnya informatif agar nantinya bisa menciptakan mitigasi bencana di masyarakat. "Artinya ini bukan menghantui atau menakuti masyarakat. Faktanya ini kemungkinan potensinya ada. Dengan adanya potensi ini, manusia harus menyiapkan mitigasinya," tuturnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kabupaten Malang, Sadono menyatakan, pihaknya telah berupaya menerapkan menerapkan manajemen bencana. Dalam hal ini termasuk bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Malang. Kegiatan manajemen bencana sendiri dimulai dari prabencana, saat bencana sampai pasca bencana.

Sadono mengaku, telah banyak kegiatan telah dilaksanakan BPBD Kabupaten Malang. Satu di antaranya dengan membuat peta rawan bencana per ancaman. Hal ini berarti termasuk ancaman gempa bumi, banjir, tsunami dan sebagainya.

Ada pula program kesiapsiagaan dengan membentuk desa tangguh bencana. Pembentukan desa ini lebih diprioritaskan untuk desa yang memiliki kerawanan tinggi. Terutama dalam potensi gempa dan tsunami.

Untuk kegiatan pencegahan, BPBD sudah membuat kegiatan mitigasi struktural berupa fisik. Kemudian juga mitigasi nonstruktural dalam bentuk produk, dokumen dan lain-lain.

"Kami dari 2020 kalau bicara gempa dan tsunami bersama pada 2020 sudah berhasil membuat rencana kontijensi gempa. Kalau memungkinkan tahun ini akan membuat rencana kontijensi gempa dan tsunami," katanya.

Lebih detail, Sadono mengungkapkan, BPBD setiap tahun selalu memasang 100 titik rambu evakuasi di sepanjang pesisir pantai Malang Selatan. Jumlah ini masih terbilang kecil dibandingkan luas panjang pantai apalagi dengan terbukanya jalur lingkar selatan. Kondisi ini menyebabkan semakin banyak pantai selatan terbuka, baik untuk wisata dan sebagainya.

Selain itu, BPBD Kabupaten Malang juga telah memasang alat peringatan dini di beberapa lokasi. Beberapa di antaranya di Desa Tambakrejo dan Pantai Balekambang pada tahun lalu. Namun alat di Balekambang ternyata tidak bisa bertahan lama karena tidak tahan cuaca sehingga menimbulkan korosi.

"Jadi daripada keluarkan ratusan juta, lebih baik kita meningkatkan kapasitas masyarakat salah satunya kampung tangguh bencana. Sering juga gladi lapangan terhadap ancaman di pesisir pantai," kata dia.

Hal yang pasti, Sadono menegaskan, penanggulangan bencana tidak hanya urusan pemerintah tapi bersama-sama. Setidaknya ada empat pilar yang memiliki tanggung jawab serupa dalam hal ini. Yakni, pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media sebagai penyebar informasi kebencanaan.

(Angkasa Yudhistira)