Turki Resmi Keluar dari Perjanjian Cegah Kekerasan terhadap Perempuan, Tuai Kecaman

ANKARA – Turki secara resmi menarik diri pada Kamis (1/7) dari perjanjian internasional untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sontak menuai kecaman dari banyak orang Turki dan sekutu Barat ketika Presiden Turki Tayyip Erdogan mengumumkannya pada Maret lalu.

Ribuan orang akan melakukan protes di seluruh Turki, seiring banding pengadilan untuk menghentikan penarikan itu ditolak minggu ini.

“Kami akan melanjutkan perjuangan kami,” Canan Gullu, Presiden Federasi Asosiasi Wanita Turki, pada Rabu (30/6).

"Turki menembak dirinya sendiri dengan keputusan ini,” ujarnya.

Dia mengatakan sejak Maret lalu, perempuan dan kelompok rentan lainnya lebih enggan untuk meminta bantuan dan cenderung tidak menerimanya, terkait masalah Covid-19 memicu kesulitan ekonomi yang menyebabkan peningkatan dramatis dalam kekerasan terhadap mereka.

Konvensi Istanbul, yang dinegosiasikan di kota terbesar Turki dan ditandatangani pada 2011, mengikat para penandatangannya untuk mencegah dan menuntut kekerasan dalam rumah tangga dan mempromosikan kesetaraan.

(Baca juga: Uni Eropa Akan Stop Peternakan Hewan dalam Kandang, Disambut Baik)

Keputusan Turki ini memicu kecaman dari Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (EU). Para kritikus mengatakan hal itu membuat Turki semakin tidak sejalan dengan blok yang diajukannya untuk bergabung pada 1987.

Femisida telah melonjak di Turki, dengan satu kelompok pemantau mencatat kira-kira satu per hari dalam lima tahun terakhir.

Para pendukung konvensi dan undang-undang terkait mengatakan diperlukan implementasi yang lebih ketat.

Tetapi banyak kaum konservatif di Turki dan di Partai AK yang berakar Islamis Erdogan mengatakan pakta itu merusak struktur keluarga yang melindungi masyarakat.

(Baca juga: Banyak Intimidasi dan Pelecehan Seksual, Tim Football Washington Didenda Rp145 Miliar)