WNI di Afghanistan: Semua Turun ke Jalan Ingin Kabur Tapi Mau Melarikan Diri Kemana?

• Langkah pemerintah Indonesia selamatkan WNI di Afghanistan

Terkait perkembangan kondisi di Afghanistan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, mengatakan Indonesia telah menyiapkan rencana penyelamatan WNI termasuk salah satunya evakuasi. Hanya saja ia belum bisa memastikan kapan akan dilakukan.

Tapi menurut dia sudah ada tim khusus dari unit perlindungan WNI Kemenlu yang menggodok pematangan rencana evakuasi, sambil menunggu masukan dari KBRI Afghanistan ihwal waktu yang tepat.

"Karena perkembangan di lapangan itu harus kita yakini cukup kondusif untuk bisa evakuasi," terang Faizasyah ketika dihubungi wartawan Nurika Manan melalui sambungan telepon.

Termasuk memastikan kondisi dan tingkat kesibukan di Bandara Kabul melalui komunikasi dengan pihak Amerika Serikat dan NATO sebagai pengelola bandara. Selain itu KBRI Afghanistan juga masih berkomunikasi dengan berbagai pihak guna memastikan jaminan keselamatan bagi WNI.

"Dan faktanya memang pemerintahan sebelumnya sudah tidak berfungsi di sana, sehingga itulah yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dan upaya khusus dari teman-teman di KBRI," terang Faizasyah.

Namun dia memastikan WNI di Afghanistan dalam kondisi baik. Pemerintah Indonesia juga masih harus memastikan pilihan masing-masing WNI, apakah siap untuk dievakuasi ataukah punya pertimbangan lain.

Data sementara Kemenlu mencatat ada 15 WNI di Afghanistan. Tapi jumlah ini terus dicek ulang mengingat terbuka kemungkinan ada WNI yang masih belum terdata.

Bagaimana posisi pemerintahan Indonesia terhadap pemerintah baru yang dibentuk Taliban?

Adapun setelah Taliban menguasai ibukota Afghanistan dan Istana Kepresidenan, Indonesia belum menentukan sikap apakah akan mengakui atau menolak pemerintahan baru yang akan dibentuk.

Teuku Faizasyah mengatakan "proses ini masih sangat cair (fluid)" sehingga Indonesia perlu terlebih dulu melihat perkembangan ke depan.

Kendati begitu dia tak menjawab saat BBC News Indonesia menanyakan apakah pemerintah sudah berencana mengontak pemerintahan baru Taliban atau bakal memilih langkah lain.

Peneliti Timur Tengah dari LIPI, Nostalgiawan Wahyudhi menilai "menunggu" adalah pilihan yang tepat. Indonesia, menurut dia, perlu berhati-hati dan tak gegabah menentukan sikap untuk mengakui atau menolak pemerintahan baru bentukan Taliban.

"Memang kita harus wait and see ya, perpindahan kekuasaan di sebuah negara kan kita tidak tahu seperti apa," terangnya.

"Namun untuk ancang-ancang, yang diambil Indonesia untuk tidak over-reaktif itu memang cukup baik. Dalam arti, siapapun yang berkuasa itu kita akan wait and see, apakah dilihat kondisi negara itu chaos atau tidak," lanjutnya.

Selain karena tak ada ketergantungan secara ekonomi maupun politik dengan Afghanistan, Nostalgiawan mengungkapkan, Indonesia tidak pernah memiliki sejarah konflik sehingga mengharuskan negara bergegas menentukan sikap. Sehingga tak ada urgensi untuk cepat-cepat menentukan sikap.

Dia menyarankan pemerintah Indonesia untuk menunggu dan menyaksikan apakah Taliban sungguh-sungguh mewujudkan komitmen mereka seperti dalam jumpa pers pertama ataukah sebaliknya.

Nostalgiawan mengatakan jangan sampai kebijakan politik yang keliru dan reaksi berlebihan terhadap apa yang terjadi di Afghanistan justru akan merugikan Indonesia kelak.

"Jadi kita tidak pada posisi yang terlalu ekstrem seperti Amerika yang pernah di Afghanistan," ujarnya.