PASCA-munculnya kembali Taliban menguasai Afghanistan yang disimbolkan dengan penguasaan kembali Kabul yang didahului dengan peristiwa mengungsinya Presiden Afghanistan dan beberapa petinggi pemerintahan Afghanistan ke luar negeri, bermunculah banyak analisis dan spekulasi tentang bagaimana Neo-Taliban akan membangun aliansinya ke depan.
Analisis dan spekulasi ini muncul dari pemberitaan-pemberitaan di media tentang upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Taliban yang berada di Doha, Qatar. Perwakilan Taliban ini sudah melakukan dialog terbuka dengan Pemerintah Amerika Serikat, bahkan sudah menandatangani perjanjian damai di tahun 2020. Di samping itu, Neo-Taliban juga melakukan dialog dengan negara-negara lain seperti Cina, bahkan denagn Indonesia.
Tentu terlalu dini untuk bisa mengetahui dengan pasti bagaimana model diplomasi yang akan dilakukan Neo-Taliban sekarang, dan negara mana yang kana menjadi partner strategis yang dipilih mereka nanti. Ini dilandaskan pada beberapa hal penting.
Yang pertama, Neo-Taliban harus memastikan stabilitas di Afghanistan dalam model Emirat Islam yang mereka pilih sebagai model pemerintahannya. Hal ini dikarenakan kompleksnya aliansi suku, klan dan jaringan yang secara kolektif membentuk Taliban sebelum 9/11 dan neo-Taliban sekarang.
Baca juga: Muhammadiyah Imbau Warga Tak Berlebihan Sikapi Kemenangan Taliban
Aliansi rapuh dan pragmatis yang menjadi pola hubungan antar suku dan klan di Afghanistan akan menjadi kendala utama bagi Neo-Taliban saat ini. Tanpa stabilitas maka tidak akan ada negara yang mau masuk atau ditarik ke dalam konlfik intra-Taliban yang tentunya akan berdarah-darah.
Yang kedua, wajah publik dan wajah privat dalam diplomasi itu kadang sangat jauh berbeda, dan narasi-narasi yang dimunculkan ke publik selalu didesain demi kepentingan domestik saja. Dengan demikian maka mesranya Neo-Taliban dengan beberapa negara seperti China tentunya dimunculkan oleh Neo-Taliban, dan oleh China demi kepentingan domestik kedua negara.