Kemlu: Indonesia Tak akan Tergesa-gesa Akui Pemerintahan Taliban

JAKARTA — Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kamis lalu (26/8/2021) mengadakan pertemuan dengan perwakilan Taliban di kantor Biro Politik Taliban di Ibu Kota Doha, Qatar. Dalam pertemuan tertutup tersebut, dia menyampaikan tiga harapan pemerintah Indonesia pada pemerintahan baru Afghanistan yaitu pemerintahan yang inklusif, penghormatan pada hak-hak perempuan, dan memastikan Afghanistan tidak menjadi sarang teroris.

Pertemuan itu terjadi sebelas hari setelah Taliban menguasai Ibu Kota Kabul dan lima hari menjelang tenggat akhir penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Retno tidak menyebutkan siapa petinggi Taliban yang ditemuinya di Doha itu.

BACA JUGA: Kecam ISIS-K, Taliban: Tak Ada Pembenaran Membunuh Orang Tak Bersalah Atas Nama Islam

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah kepada VOA, Minggu (29/8/2021) menjelaskan pemerintah Indonesia tidak akan tergesa-gesa mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan dan akan terus mengikuti perkembangan proses internal yang sedang berlangsung di negara Asia Tengah itu.

"Apakah mereka bisa membangun satu pemerintahan atau satu sistem politik yang inklusif. Tiga hal yang disampaikan Ibu Menlu (Menteri Luar Negeri Retno Marsudi) menjadi catatan penting buat Indonesia dan saya yakin banyak negara juga memiliki pandangan yang serupa. Jadi hal-hal itu kita harapkan bisa tercapai karena itu akan menciptakan kondisi yang lebih menjanjikan bagi perkembangan Afghanistan dari sekarang dan ke depan," kata Faizasyah.

Tak Otomatis Akui Pemerintahan Taliban

Menurut Faizasyah, kunjungan Retno ke kantor Biro Politik Taliban di Doha tidak otomatis berarti pemerintah Indonesia mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan.

BACA JUGA: 5 Fakta Pengeboman Kabul: Korban dari Taliban hingga AS Bergelimpangan

Faizasyah menambahkan membangun komunikasi merupakan sebuah hal yang harus dilakukan dalam menyikapi perkembangan terbaru di Afghanistan.

Apalagi Retno juga sudah banyak berinteraksi dengan Taliban dalam beragam pertemuan membahas proses perdamaian di Afghanistan.