Dewan HAM PBB: Lingkungan Bersih dan Sehat Adalah HAM

NEW YORK - Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) mengakui untuk pertama kalinya pada Jumat (8/10) jika akses ke lingkungan yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan adalah hak dasar asasi manusia (HAM).

Menurut sebuah siaran pers, terlepas dari kritik beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Inggris, menjelang sesi UNHCR, resolusi baru - yang diusulkan oleh Kosta Rika, Maladewa, Maroko, Slovenia dan Swiss - disahkan dengan dukungan yang signifikan dari 43 suara. Sedangkan Rusia, India, China, dan Jepang bersikap netral.

Pemungutan suara - yang dilakukan beberapa minggu sebelum KTT COP26 yang penting di Glasgow, Skotlandia - juga menciptakan peran “Pelapor Khusus” untuk mengatasi dampak hak asasi manusia dari perubahan iklim.

Menurut definisi dari organisasi antar pemerintah pelapor khusus adalah pakar hak asasi manusia independen dengan mandat untuk melaporkan dan memberi nasihat tentang hak asasi manusia dari perspektif tematik atau spesifik negara.

(Baca juga: Dewan HAM PBB Setuju Tingkatkan Pengawasan terhadap Sri Lanka)

Kepala Dewan HAM PBB, Michelle Bachelet mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "mengakui hak asasi manusia atas lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan adalah tentang melindungi manusia dan planet -- udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan yang kita makan."

Bachelet menambahkan dia merasa bersyukur keputusan itu dengan jelas mengakui degradasi lingkungan dan perubahan iklim sebagai krisis hak asasi manusia yang saling terkait.

(Baca juga: Dewan HAM PBB: 18 Tewas dalam Kerusuhan di Myanmar)

"Tindakan berani, saat ini diperlukan untuk memastikan resolusi tentang hak atas lingkungan yang sehat ini berfungsi sebagai batu loncatan untuk mendorong kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang transformatif yang akan melindungi manusia dan alam,” terangnya.

Siaran pers tersebut menjelaskan pemungutan suara itu "mengakui kerusakan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan perusakan lingkungan pada jutaan orang di seluruh dunia.”.

"Ini juga menggarisbawahi bahwa segmen populasi yang paling rentan terkena dampak lebih akut,” ujar laporan itu.