Akui Ada Ketimpangan Kepemilikan Lahan, Mahfud MD: Itu Terjadi di Masa Lalu

Mahfud menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru ingin menghentikan pembagian tanah yang dinilainya tak adil itu. Dia menyebut semua data pembagian lahan ada di kantornya.

"Kata Pak Jokowi justru kita mulai menghentikan itu. Yang dulu gimana yang terlanjur orang menyebut 1 persen menguasai 70 persen 1 persen penduduk? Yang saya baca itu kemarin 1 persen penduduk menguasai 70 persen lahan yang 90 persen itu berebutan 30 persen lahan. Itu ada nggak? Ada dan itu dibuat melalui proses hukum secara formal sah," katanya.

Diberitakan sebelumnya, pada Pembukaan Kongres Ekonomi Umat ke-2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2021, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas memberikan sejumlah catatan kepada Presiden Joko Widodo yang hadir pada kesempatan tersebut, mulai dari persoalan ketimpangan kepemilikan tanah hingga usaha ultra mikro dan usaha mikro yang belum tersentuh perbankan.

Bahkan Anwar menyebut kelompok yang sudah tersejahterakan dan disejahterakan oleh pemerintah tersebut lebih banyak kelompok usaha besar, menengah, dan kecil.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Uang Rp40 Juta Rachel Vennya Agar Lolos Karantina Termasuk Pungli

"Saya rasa pemerintah kita sudah berhasil mensejahterakan rakyatnya, tapi rakyat yang sudah bisa tersejahterakan dan disejahterakan oleh pemerintah tersebut kebanyakan mereka-mereka yang kalau kita kaitkan dengan dunia usaha, itu mereka-mereka yang ada di kelompok usaha besar, dan menengah serta usah kecil," kata Anwar.

Baca juga: Perkuat Kerja Sama, Mahfud Bertemu Sekretaris Dewan Keamanan Rusia

Hal tersebut pun langsung ditanggapi Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan. Jokowi menguraikan langkah-langkah pemerintah untuk menuntaskan hal tersebut, mulai dari adanya bank tanah untuk redistribusi reforma agraria hingga PNM Mekaar bagi usaha ultra mikro dan mikro.

Jokowi juga mengakui sulitnya perbankan untuk menaikkan porsi pinjaman bagi UMKM meskipun terus didorongnya.

(Fakhrizal Fakhri )