KABUL - Penjabat perdana menteri pemerintah Taliban Afghanistan, Mullah Hasan Akhund, pada Rabu (19/1/2022) meminta pemerintah negara-negara untuk secara resmi mengakui pemerintahan Taliban.
Ketika berbicara selama konferensi pers di Kabul, Akhund berargumen bahwa semua persyaratan sudah dipenuhi Taliban.
"Saya meminta semua pemerintah, terutama negara-negara Islam, agar mulai memberi pengakuan," kata Akhund, saat tampil pertama kali dalam acara utama di depan umum sejak ia menjabat posisi tersebut pada September 2021.
BACA JUGA: Afghanistan Krisis Ekonomi, Taliban Bayar Pegawai dengan Gandum
Negara-negara berpengaruh selama ini enggan mengakui pemerintah Taliban, yang merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus.
Sementara itu, negara-negara Barat yang dipimpin Amerika Serikat (AS) telah membekukan miliaran dolar aset perbankan milik Afghanistan serta memotong pendanaan pembangunan, yang dulu menjadi tulang punggung ekonomi Afghanistan.
Pada konferensi pers tersebut, yang juga diikuti oleh beberapa pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Akhund dan para pejabat pemerintah Taliban meminta agar berbagai larangan dilonggarkan supaya dana bisa mengalir masuk ke Afghanistan.
Taliban menyalahkan aksi membekukan dana sebagai biang keladi krisis ekonomi yang semakin buruk.
BACA JUGA: PERISKOP 2022: Krisis Afghanistan di Bawah Pemerintahan Taliban
"Bantuan jangka pendek bukan solusi; kami harus berupaya mencari cara untuk mengatasi berbagai permasalahan secara fundamental," katanya.
Masyarakat internasional, sementara itu, telah meningkatkan bantuan kemanusiaan, yang dirancang untuk mengatasi kebutuhan mendesak.
Bantuan tersebut sebagian besar disalurkan tidak melalui jalur-jalur resmi.