LaNyalla: Partai Politik Punya Kewajiban Moral dan Konstitusi yang Wajib Dilaksanakan

"Artinya, partai politik memiliki kewajiban moral sekaligus kewajiban konstitusi untuk melaksanakan Maklumat tersebut. Sehingga dalam menjalankan roda organisasi partai, mereka harus memahami spirit dari Maklumat tersebut. Termasuk di dalamnya kewajiban untuk menjaga keamanan rakyat," katanya.

Ditegaskan LaNyalla, partai politik bukanlah satu-satunya pemegang mandat kedaulatan rakyat. Karena, sebelum Amandemen 20 tahun yang lalu, kedaulatan rakyat berada di Lembaga Tertinggi Negara, yang terdiri dari representasi partai politik, utusan daerah dan utusan golongan.

"Tetapi seperti kita tahu, setelah amandemen, kedaulatan rakyat diserahkan melalui pemilihan langsung di dua kutub, yakni di parlemen kepada partai politik dan perorangan peserta pemilu, yaitu anggota DPD RI, lalu kepada pasangan presiden dan wakil presiden yang juga dipilih langsung," papar LaNyalla.

Dengan demikian, DPR RI, DPD RI dan Presiden menjadi sejajar. Tetapi ironisnya, kewenangan DPD RI menjadi sangat terbatas, bila dibandingkan dengan Utusan Daerah dan Utusan Golongan di masa lalu. Di mana mereka memiliki kewenangan untuk mengusung dan memilih calon presiden di forum MPR.

"Saat ini, partai politik menjadi satu-satunya instrumen untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden yang disodorkan kepada rakyat untuk dipilih," kata LaNyalla.

Dikatakan, kekuasaan yang begitu besar yang dimiliki partai politik, seolah menjadikan partai politik melalui fraksi di DPR RI, adalah satu-satunya penentu wajah dan arah perjalanan bangsa ini.

"Dengan kekuasaan itu, salah satunya adalah inisiatif DPR untuk  membentuk Undang-Undang Pemilu yang mengatur ambang batas pencalonan presiden. Dari sinilah persoalan bangsa ini semakin kompleks, karena Presidential Threshold memiliki tiga persoalan mendasar," tegas LaNyala.

Karena, lanjutnya, terbukti ambang batas tersebut lebih banyak mudaratnya, ketimbang manfaatnya bagi bangsa dan negara.

Selain membatasi calon-calon pemimpin bangsa, juga tidak derivatif dari konstitusi. Dan lebih parah, terbukti membelah masyarakat dan tidak sejalan dengan aspirasi rakyat.

Kegiatan ini dihadiri Senator DPD RI asal Aceh Fachrul Razy, Anggota DPR RI Fraksi PDIP Arif Wibowo, Ketua Bapilu Partai Gelora Rico Marbun, Bendahara Umum PPP Surya Batara Kartika, Ketua DPP Partai Golkar MQ. Iswara, Direktur Landscape Asep Komarudin, Ketua Umum DPP Pemuda LIRA Adam Irham, Ketua Umum PP Isarah Adheri Sitompul, Ketua DPD KNPI Jawa Barat Ridwansyah Yusuf Ahmad.

(Khafid Mardiyansyah)