Rakor dengan Kemenhub, KPK Tekankan Transparansi Kunci Benahi Layanan Publik

Kepala Biro LPPBMN Kemenhub Dedy Cahyadi menyampaikan bahwa salah satu hal yang perlu dilakukan pihaknya adalah pemetaan dan mitigasi risiko. Ia sepakat jika transformasi digital tidak ditempatkan pada pelayanan transportasi saja tetapi juga di pengadaan barang dan jasa (pbj).

“Artinya tidak ada lagi kontak, klarifikasi, interaksi langsung secara fisik dengan peserta pengadaan sehingga akhirnya kita hanya melihat dashboard harga saja setelah melihat syarat-syarat lainnya seperti kualifikasi, tenaga pekerja, metodologi dan lainnya sudah terpenuhi,” ujar Dedy.

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenhub Rosita Sinaga menyampaikan bahwa perlu dukungan KPK dalam fungsi korsup sebagai penghubung antara Kemenhub dengan lintas instansi lain yang terkait agar permasalahan yang selama ini berkembang dapat segera teratasi.

“Satu yang menarik berbicara pelabuhan, seolah-olah hanya ada di Kemenhub. Padahal pelaku-pelakunya, bukan hanya Kemenhub saja. Tapi ada Bea Cukai di sana, ada Imigrasi, Kementerian Perdagangan, Pemda, dan Karantina juga,” ujar Rosita.

Menutup pertemuan, guna mendukung kegiatan koordinasi, KPK meminta jajaran Kemenhub untuk menyediakan sejumlah data se-Indonesia.

“Tolong segera disiapkan setidaknya 8 data yang kami butuhkan di antaranya data PNBP Perhubungan Darat, Laut dan Udara, data P3D berikut progres dan rencana aksinya, data aset dan permasalahannya, data Proyek Strategis Nasional (PSN), data Terminal khusus TUKS atau Pelsus terkait perizinannya, data Badan Usaha Pelabuhan dan Bandar Udara dan kepatuhannya, data kerjasama operasi (KSO), terakhir Flight Information Region (FIR) atau Penyesuaian Area Layanan Navigasi Penerbangan,” tutup Dian.

(Awaludin)