JAKARTA - Kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan eks Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah memasuki babak baru di pengadilan. Tahapan sidang sudah masuk ke pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari korporasi.
Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad menilai upaya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menelusuri dugaan praktik pencucian uang melalui transaksi di kantor hukum dianggap sebagai bentuk ketelitian jaksa mengurai transaksi bernilai miliaran rupiah.
Pembuktian TPPU, menurutnya, memang membutuhkan kemampuan penuntut umum dalam mengidentifikasi dan menelusuri setiap aliran dana. Bahkan, termasuk yang diduga disamarkan melalui transaksi dengan menggunakan instrumen hukum formal.
Suparji menegaskan, pelaku kejahatan kerah putih (white collar crime) kerap memanfaatkan berbagai mekanisme untuk menyembunyikan asal-usul uang hasil kejahatan. Salah satu modus yang dapat digunakan adalah transaksi melalui kantor hukum sehingga membutuhkan ketelitian ekstra dari JPU untuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik skema tersebut.
"Dalam penanganan perkara TPPU, khususnya yang melibatkan jejaring korporasi dan transaksi profesional, kejelian JPU sangat menentukan. Pembuktian tidak boleh hanya berhenti pada permukaan formal, melainkan harus mampu menelusuri aliran dana (follow the money) secara akurat untuk membongkar pihak-pihak yang benar-benar menikmati hasil kejahatan tersebut," katanya, dikutip Selasa (10/11/2026).