Suparji juga menilai, pengusutan TPPU harus dilakukan secara maksimal agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku. Menurutnya, penyitaan dan perampasan aset yang berasal dari tindak pidana juga perlu menjadi perhatian untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian negara.
Dia menambahkan, proses persidangan perkara korupsi berskala besar yang melibatkan aparat penegak hukum memiliki arti penting bagi upaya mewujudkan keadilan substantif. Karena itu, JPU diharapkan tetap konsisten mengungkap seluruh rangkaian kejahatan serta menuntut hukuman maksimal dan perampasan aset apabila terbukti secara hukum.
Langkah tersebut dinilai dapat memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi bukti keseriusan institusi penegak hukum dalam memberantas korupsi. Selain itu, penanganan perkara secara tegas dan transparan diharapkan mampu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
"Publik tentu menaruh harapan besar agar proses peradilan ini berjalan objektif, transparan, dan tanpa kompromi. Ketegasan JPU dalam menuntut hukuman yang setimpal serta mengejar perampasan aset kejahatan merupakan wujud nyata komitmen institusi dalam membersihkan praktik-praktik kotor secara tuntas," ujarnya.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.