Luar negeri
Masa Uni Soviet
Seorang warga Soviet harus memiliki catatan bersih supaya bisa pergi ke luar negeri. Anda harus mengumpulkan sejumlah besar izin dan referensi. Semua calon pelaku perjalanan diperiksa secara menyeluruh oleh KGB.
Selain diplomat dan perwira intelijen, paspor asing yang berharga diberikan kepada pelaut, olahragawan, artis, dan orang-orang yang melakukan perjalanan paket wisata ke negara-negara sosialis.
Bagi sebagian besar warga Soviet, pergi luar negeri tidak terjangkau.
Di Rusia sekarang
Secara formal tidak ada larangan meninggalkan Rusia, tetapi hal itu menjadi jauh lebih sulit.
Penerbangan dari Rusia ke banyak negara telah ditangguhkan. Uni Eropa dan negara-negara Eropa lainnya, AS, dan Kanada telah menutup penerbangan mereka atas pesawat-pesawat Rusia.
Otoritas penerbangan Rusia merekomendasikan maskapai Rusia untuk tidak terbang ke luar negeri karena mereka bisa kehilangan pesawat yang mereka sewa. Beberapa konsulat melaporkan telah berhenti menerima pengajuan visa dari Rusia. Larangan virtual untuk menjual dolar ke Rusia juga membatasi perjalanan ke luar negeri.
Media
Masa Uni Soviet
Sebelum Mikhail Gorbachev memperkenalkan "perestroika" (restrukturisasi) dan "glasnost" (keterbukaan), tidak ada media yang sama sekali bebas di Uni Soviet. Semua surat kabar, jurnal, stasiun TV, dan radio didanai dan dikendalikan oleh Partai Komunis dan dinas rahasia.
Tujuan utama dari media Soviet adalah untuk menghasilkan propaganda sistem sosialis, melawan ideologi Barat dan menjelaskan kepada orang-orang bahwa hanya Partai Komunis Uni Soviet yang bisa membimbing mereka ke jalan yang benar.
Di Rusia sekarang
Sejak 24 Februari, pengawas media Rusia Roskomnadzor memblokir sebagian besar media independen. Pembaca yang tidak bisa menghindari pemblokiran itu mau tak mau mengikuti berita melalui saluran telegram.
TV Dozhd mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengudara lagi (tahun lalu mereka dimasukkan dalam daftar "agen asing"). Stasiun radio Echo Moscow yang dimiliki oleh Gazprom Media ditutup oleh dewan direksi dan gelombang radionya diambil alih oleh saluran Sputnik yang didanai negara.
Sebuah undang-undang baru menetapkan hukuman untuk "pelaporan perang palsu" hingga 15 tahun penjara karena mendiskreditkan tentara Rusia. Kondisi ini menyebabkan banyak editor memindahkan jurnalis mereka ke luar negeri.