Bank Dunia Bekukan Proyek Senilai Rp8,6 Triliun Setelah Taliban Larang Anak Perempuan Sekolah

KABUL - Bank Dunia telah menangguhkan empat proyek di Afghanistan senilai USD600 juta (Rp8,6 triliun), setelah Taliban melarang anak perempuan kembali ke sekolah menengah.

Proyek-proyek yang ditangguhkan bertujuan meningkatkan pendidikan, kesehatan dan pertanian. Bank Dunia mengatakan bahwa proyek-proyek itu juga memiliki "fokus kuat untuk memastikan bahwa anak perempuan dan perempuan berpartisipasi dan mendapat manfaat dari dukungan itu".

BACA JUGA: Taliban Langgar Janji, Hanya Bolehkan Perempuan Sekolah hingga Tamat SD

Pekan lalu, Taliban membatalkan keputusan untuk mengizinkan sekolah dibuka setelah berbulan-bulan pembatasan.

Taliban mengatakan sekolah hanya akan dibuka kembali setelah keputusan tentang seragam untuk siswa perempuan telah dibuat sesuai dengan "hukum Syariah dan tradisi Afghanistan".

Langkah itu menuai kecaman internasional, dan pada Sabtu (26/3/2022) pengunjuk rasa berkumpul di dekat Kementerian Pendidikan di Kabul, menuntut agar sekolah dibuka kembali.

Proyek-proyek Bank Dunia ditargetkan untuk memberi perempuan dan anak perempuan akses sebanyak-banyaknya ke layanan di Afghanistan, seperti halnya laki-laki. Proyek itu dibiayai oleh Dana Perwalian Rekonstruksi Afghanistan (ARTF), yang dibekukan tahun lalu setelah Taliban menguasai negara itu.

Pada awal bulan ini, dewan eksekutif Bank Dunia menyetujui rencana untuk menggunakan lebih dari USD1 miliar dari dana tersebut untuk mendukung "kebutuhan mendesak" termasuk di bidang pendidikan, pertanian dan kesehatan di Afghanistan.

BACA JUGA: Dewan Keamanan PBB Serukan Taliban Izinkan Anak Perempuan Bersekolah

Di bawah rencana itu, uang itu tidak akan diserahkan kepada otoritas Taliban, dan sebaliknya akan didistribusikan melalui badan-badan PBB dan kelompok-kelompok bantuan.

"Sebagai langkah pertama, para donor ARTF akan memutuskan empat proyek sekitar USD600 juta untuk mendukung kebutuhan mendesak di sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian, serta mata pencaharian masyarakat," kata bank itu dalam sebuah pernyataan pada 1 Maret.