DPR Minta Tudingan AS soal PeduliLindungi Langgar HAM Jangan Dianggap Remeh!

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) menyoroti adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam aplikasi PeduliLindungi. Menurut Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay, Pemerintah harus menanggapi serius tuduhan tersebut.

Saleh menilai tuduhan tersebut sangat merugikan nama baik Indonesia di pentas global. Apalagi, Indonesia saat ini sangat serius dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

"Tuduhan itu tidak bisa dianggap remeh. Apalagi, aplikasi PeduliLindungi disinyalir menyimpan data masyarakat secara ilegal dan tanpa izin," kata Saleh kepada wartawan, Jumat (15/4/2022).

 BACA JUGA:Soal PeduliLindungi Langgar HAM, Kemenlu RI Sindir Balik AS Terkait George Floyd

Ketua Fraksi PAN DPR RI ini mengakui bahwa aplikasi tersebut memang menyimpan sejumlah data pribadi penggunanya, seperti nama, NIK (nomor induk kependudukan), tanggal lahir, email dan juga jejak perjalanan pengguna.

"Kalau mau jujur, ya aplikasi PeduliLindungi memang menyimpan data kita. Mulai dari nama, NIK, tanggal lahir, email, dan jejak perjalanan kita. Hampir semua tempat ramai yang didatangi, wajib scan barcode untuk check in. Tentu data-data itu semua tersimpan di dalam PeduliLindungi," bebernya.

Namun, kata Saleh, aplikasi PeduliLindungi sejak awal dimaksudkan sebagai alat untuk melakukan tracing dalam memantau penyebaran virus Covid-19. Dengan aplikasi itu, Satgas dapat melihat secara jelas kontak erat potensi meluasnya penyebaran virus.

BACA JUGA:Pengunjung Kategori Hijau dan Kuning di PeduliLindungi Kini Bisa Masuk Bioskop