Wali Kota Ambon Patok Harga Rp25 Juta untuk Berikan Izin Minimarket

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy (RL) mengenakan tarif Rp25 juta untuk memberikan dokumen perizinan zin pembangunan minimarket.

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, untuk dapat membangun minimarket RL mengeluarkan dua dokumen perizinan, yakni Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

“Untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan dimaksud, RL (Richard Louhenapessy) meminta agar penyerahan uang dengan minimal nominal Rp 25 juta, menggunakan rekening bank milik AEH (Andrew Erin Hehanusa),” kata Firli saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (13/5/2022).

 BACA JUGA:Wali Kota Ambon Ngaku Sakit, KPK : Sempat Jalan-Jalan ke Mal

Terkait dua dokumen perizinan tersebut, Firli menduga Amri aktif berkomunikasi hingga melakukan pertemuan dengan Richard agar proses perizinan bisa segera disetujui dan diterbitkan.

Untuk memuluskan langkah tersebut, RL memerintahkan Kadis PUPR Pemkot Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan dua dokumen permohonan izin yang dimaksud.