Polisi: Organisasi Khilafatul Muslimin Tawarkan Ideologi Khilafah Pengganti Pancasila

JAKARTA - Polisi telah menetapkan pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai tersangka ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong, serta menganut paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan, berdasarkan pemeriksaan dan bukti yang dikumpulkan, Khilafatul Muslimin menawarkan pergantian ideologi negara Pancasila menjadi khilafah. Kelompok tersebut menyebut Pancasila dan UUD 1945 tidak bisa bertahan lama.

"Salah satu videonya menyatakan bahwa Pancasila dan UUD 1945 itu tidak akan bisa bertahan laama. Demokrasi bisa dilaksanakan apabila dengan senjata. Kiyai di zaman demokrasi banyak bohong. Ini menjadi catatan kita," kata Hengki, di Polda Metro Jaya, Selasa (7/6/2022).

 BACA JUGA:Polri Jelaskan Kronologi Penangkapan Pimpinan Khilafatul Muslimin di Lampung dan Jateng

Ia mengatakan, paham tersebut disebarkan melalui website dan buletin bulanan yang telah dicetak hingga 80 edisi. Dia mengatakan berdasarkan bukti tersebut, pihaknya kemudian pihaknya menganalisis melibatkan ahli literasi ideologi Islam, ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli psikologi massa.

"Dianalisis dari berbagai ahli, ahli literasi ideologi islam, bahasa, pidana, ahli psikologi massa bahwa ini memang memenuhi delik daripada UU Ormas yang bertentangan dengan Pancasila," tambahnya.

 BACA JUGA:5 Fakta Penangkapan Pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Baraja Jadi Tersangka

Lebih lanjut, Hengki mengatakan pihaknya juga menyebut Khilafatul Muslimin merupakan organisasi masyarakat yang cukup besar dengan telah memiliki 23 kantor wilayah di Indonesia.

"Ini organisasi cukup besar ada 23 kantor wilayah, ada 23 daulah di Sumatera, Jawa, termasuk Indonesia wilayah timur. Artinya, ini tidak bisa dianggap sederhana," pungkasnya.

(Awaludin)