Kepala BNPB Sebut Masyarakat Mamuju Trauma Gempa karena Isu Hoaks

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memberikan pesan dalam penanganan darurat gempa bumi M5,8 di Mamuju Rabu 8 Juni 2022. Sebab, salah satu hal yang membuat masyarakat takut adalah berita hoaks soal gempa susulan.

Hal itu disampaikan Suharyanto dalam arahannya saat rapat koordinasi penanganan gempa bumi M 5.8 Mamuju. Pesan pertama ialah meminta untuk meyakinkan masyarakat agar tidak takut berlebihan pascagempa bumi.

"Sebab, berdasarkan fakta di lapangan, sebagian besar masyarakat Mamuju yang memilih tinggal di tenda pengungsian disebabkan faktor trauma dari peristiwa gempa bumi M 6.2 yang terjadi pada awal tahun 2021. Di samping itu, kabar tidak benar terkait gempa bumi susulan yang lebih besar beredar luas dari mulut ke mulut di tengah masyarakat," kata Suharyanto, Jumat (10/6/2022).

Suharyanto juga meminta kepada pemerintah daerah setempat bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dapat terus memberikan pemahaman yang benar terkait fakta dari fenomena gempa bumi.

Baca juga: Gempa M5,8 Mamuju, Kepala BNPB: Tanggap Darurat Paling Tidak 3 Minggu

Pemerintah Pusat melalui telah merilis pernyataan bahwa gempa bumi M 5.8 Mamuju tidak berpotensi tsunami dan minim gempa susulan. Sehingga bagi masyarakat yang masih mengungsi diharapkan untuk tidak larut dalam kepanikan.

“Mohon disampaikan kepada masyarakat untuk tidak usah panik. Yang masih berada di tempat pengungsian di dataran tinggi agar turun dan kembali ke rumah,” kata Suharyanto.

Baca juga: Gempa M5,8 Mamuju Tak Berpotensi Tsunami, BNPB: Warga Diharapkan Tidak Panik

Pemerintah daerah setempat segera menetapkan status tanggap darurat bencana, dan membentuk Pos Komando (Posko) tanggap darurat penanganan bencana gempabumi M 5.8 Mamuju. Hal ini diperlukan agar kaji cepat kebutuhan, pendataan dan distribusi bantuan dapat lebih terorganisir dan optimal.

Di samping itu, dalam upaya penanganan darurat, Suharyanto meminta pemerintah daerah agar mengutamakan keselamatan masyarakat. Sebab, keselamatan adalah hukum yang tertinggi dalam penaggulangan bencana, sebagaimana yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo.

"Mohon setelah ini status tanggap darurat. Disusun organisasinya, dilihat tingkat kerusakannya. Sehingga kegiatan tanggap darurat bisa terpadu,” kata Suharyanto.

“Jangan sampai ada masyarakat yang tidak tertangani. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Itu Bapak Presiden selalu menekankan itu,” imbuhnya.

Baca juga: Gempabumi M5.8 Gorontalo Dirasakan di 4 Provinsi

Dia juga berpesan tentang pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terkait mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi segala ancaman bencana. Hal itu karena Indonesia menjadi negara yang memiliki ragam potensi ancaman bencana alam. Sehingga kesadaran masyarakat adalah hal mutlak yang harus ditingkatkan agar lebih siap dalam menghadapi bencana.

“Budaya sadar bencana ini harus terus kita tingkatkan. Ini mungkin ke depan akan jadi program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Sulawesi Barat, bahwa tanah yang ditempati ini memang rawan bencana. Sehingga apabila terjadi bencana di kemudian hari maka mereka bisa lebih paham bagaimana menyelamatkan diri,” pungkas Suharyanto.

Suharyanto juga menyerahkan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) senilai 1 miliar rupiah guna mendukung percepatan penanganan gempa bumi magnitudo 5.8 di wilayah Mamuju dan sekitarnya.

Adapun rinciannya adalah 250 juta untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, 250 juta untuk Pemerintah Kabupaten Mamuju, 250 juta untuk Pemerintah Kabupaten Majene dan dukungan operasional darurat bencana 150 juta untuk Korem 142 serta 100 juta untuk Polda Sulawesi Barat.

(Fakhrizal Fakhri )