Didik menambahkan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK juga telah melakukan upaya perbaikan tata kelola di sektor pertambangan. Daerah yang menjadi fokus tata kelola pertambangan KPK yakni, Papua; Papua Barat; Maluku; Maluku Utara; Nusa Tenggara Barat; Nusa Tenggara Timur; hingga Bali.
Baca juga: Dikabarkan Terjerat OTT KPK, Ini Harta Kekayaan Bupati Pemalang
"Hingga Juni 2022, terdapat sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan dan membuahkan kesepakatan dalam upaya perbaikan tata kelola sektor pertambangan," ungkap Didik.
(Fakhrizal Fakhri )