Soal Referendum Ukraina, Biden Sebut Dalih Palsu Rusia untuk Mencaplok Wilayah dengan Paksa

NEW YORK - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menggambarkan referendum sebagai "palsu". Biden mengatakan hal itu adalah "dalih palsu" untuk mencoba mencaplok bagian-bagian Ukraina dengan paksa yang melanggar hukum internasional.

"Amerika Serikat tidak akan pernah mengakui wilayah Ukraina sebagai bagian selain bagian dari Ukraina," katanya, dikutip BBC.

Menteri Luar Negeri Inggris, James Cleverly, mengatakan Inggris memiliki bukti bahwa para pejabat Rusia telah menetapkan target untuk "jumlah pemilih pemilih dan tingkat persetujuan untuk referendum palsu ini".

Baca juga: Referendum Ukraina, Tentara Rusia Pergi dari Pintu ke Pintu Kumpulkan Suara dalam Jajak Pendapat

Cleverly mengatakan Rusia berencana untuk memformalkan aneksasi keempat wilayah - Luhansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia - pada akhir bulan.

Baca juga: 4 Wilayah Ukraina Segera Gelar Referendum untuk Bergabung dengan Rusia

Sebuah sumber di Kherson mengatakan kepada BBC bahwa tidak ada upaya publik untuk mendorong pemungutan suara itu, selain dari pengumuman di kantor berita Rusia bahwa orang dapat memilih di sebuah gedung pelabuhan, yang sudah tidak digunakan selama 10 tahun.

Wanita lain di Kherson mengatakan dia melihat "gerilyawan bersenjata" di luar gedung tempat pemungutan suara tampaknya sedang berlangsung. Dia berpura-pura tidak membawa paspornya, jadi dia tidak harus memilih.

Wanita itu mengatakan semua teman dan keluarganya menentang referendum. "Kami tidak tahu bagaimana hidup kami setelah referendum ini," katanya.

"Sangat sulit untuk memahami apa yang ingin mereka lakukan,” ujarnya.

Kyiv mengatakan referendum tidak akan mengubah apa pun, dan pasukannya akan terus mendorong untuk membebaskan semua wilayah.

Seperti diketahui, empat daerah Ukraina yang dikuasai Rusia akan menggelar referendum untuk menentukan apakah mereka akan menjadi bagian dari Rusia atau tetap sebagai wilayah dari Ukraina. Rencana referendum ini mendapat kecaman keras dari para pemimpin negara-negara Barat.

Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Luhansk (LPR), wilayah Zaporozhzhia, dan Kherson menyatakan siap menggelar referendum tersebut dalam beberapa hari mendatang. Referendum direncanakan akan digelar dari 23 September hingga 27 September mendatang.

(Susi Susanti)