Pembangunan Sekolah Berkonsep Net Zero di Jakarta Telan Biaya Rp30 Miliar

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meresmikan 4 gedung sekolah berkonsep net zero dan green building di Ibu Kota. Pembangunan setiap 1 sekolah menghabiskan dana Rp20-30 miliar.

"Satu sekolah rata-rata Rp20-30 miliar. Lalu ada satu lagi, ada satu tempat yang sekolahnya itu beberapa, dibangun sebagai satu kesatuan. Jadi, tak dibangun terpisah-pisah, tapi dibangun satu kesatuan," ujar Anies di SDN Ragunan 08, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2022).

Menurutnya, di SDN Ragunan 08 misalnya, rencananya diintegrasikan dengan SMPN 41 Jakarta yang lokasinya berdekatan. SMPN 41 Jakarta itu bakal direnovasi total sehingga bangunannya terintegrasi dengan SDN tersebut.

Anies berharap, ke depan sekolah negeri di Jakarta khususnya bisa memikiki konsep net zero dan green building serta sekolah yang berdekatan terintegrasi satu sama lainnya. Dengan begitu, antaranak sekolah bisa terinteraksi sehingga konsep pembelajaran baru tercipta dengan baik.

"Ini kita baru mulai dengan 4 (sekolah dahulu) nanti bertahap. Prinsip kami begini, dibuat dahulu dijadikan contoh. Semua melihat lalu yakin. Ketika yakin maka penganggaran itu menjadi lebih mudah, dengan ada 4 contoh dan tahun 2023 nanti ada 20 sekolah lagi," tuturnya.

Anies menjelaskan, dengan 4 sekolah percontohan itu diharapkan masyarakat bisa melihat konsep sekolah yang dibutuhkan. Tahun depan, 20 sekolah dengan konsep serupa di Jakarta direncanakan dibangun.

Begitu juga dengan tahun-tahun berikutnya, diharapkan pembangunan sekolah berkonsep net zero dan green building semakin bertambah sehingga sekolah di Jakarta bisa menjadi sekolah ramah lingkungan.

Anies menambahkan, diharapkan kemitraan antara swasta dengan pemerintah pun terjadi lantaran penyedia pendidikan itu merupakan tanggung jawab semua pihak. Karena itu, pemerintah bakal membantu dan mendukung pihak swasta lantaran pendidikan harus dibangun bersama-sama.

Dengan begitu, anak-anak di Jakarta khususnya bisa mendapatkan pendidikan, baik yang diselenggerakan swasta maupun pemerintah dengan standar pelayanan setara.

"Ini yang harus kita kerjakan terus, sekrang sudah dimulai dengan penerimaan peserta didik baru. Itu secara bersama nantinya kita sedang proses aturannya sehingga kita bisa mendukung sekolah swasta sehingga sekolah swasta dan negeri bisa mengikuti konsep yang sama," katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)