Kisah Perempuan Dituduh Gerwani hingga Stigma yang Belum Hilang

Pada perayaan Hari Wanita Internasional pada Maret 1955, Gerwani memprotes percobaan senjata nuklir dan pendudukan Belanda di Irian Barat.

Kemudian, para perempuan yang disebut sebagai "ibu-ibu militan" oleh Saskia ini juga melakukan kampanye besar-besaran atas nama kaum tani miskin dan menuntut penurunan harga yang melambung tinggi.

Pada 21 April 1961, Gerwani menegaskan bahwa gerakan perempuan harus menjadi "gerakan revolusioner sejati" dan "imperialisme harus dikaitkan dengan perjuangan melawan imperialisme".

Dalam perkembangannya, Gerwani tumbuh subur dengan jumlah anggota lebih dari satu juta orang.

"Gerwani waktu itu di tahun 65 termasuk gerakan perempuan di dunia yang terbesar, nomor tiga [di dunia] sebenarnya, dengan jumlah anggotanya 1,5 juta," jelas Saskia.

Pada 1964, pemerintah Indonesia menginstruksikan organisasi massa agar mengikatkan diri pada partai politik.

Gerwani — yang berideologi feminis dan sosialis — menyatakan diri berada dalam kubu komunis, yang akan diresmikan dalam kongres yang digelar Desember 1965.

Namun, kongres itu urung digelar, Peristiwa 65 meletus dan sejak saat itu Gerwani "dihancurkan".

"Itu betul-betul penghancuran gerakan sosial yang terjadi di Indonesia dan di bawahnya selalu ada fitnah seksual."

Stigma dan trauma anak Gerwani dan PKI

Apa yang diakibatkan oleh fitnah seksual itu adalah stigma dan trauma yang dirasakan tak hanya para perempuan korban propaganda Orde Baru, namun juga generasi penerusnya, seperti yang dialami Uchikowati Fauzia.

"Ada stigma, ada label yang diberikan ke saya sebagai anak PKI dan Gerwani," aku perempuan yang akrab dipanggil Uchi tersebut.

"Pandangan mereka terhadap saya sebagai anak dari seorang ibu [anggota] Gerwani, itu moralnya lebih rendah dan kalau dalam bahasa anak-anak, 'Halah itu anaknya orang Gerwani kan lebih rendah daripada seorang pelacur'."

Ibunya, Hartati — seorang anggota Gerwani — ditahan tanpa diadili selama delapan tahun di Penjara Bulu, Semarang.

Sedangkan ayahnya, Djauhar Arifin Santosa — anggota PKI yang menjabat sebagai Bupati Cilacap hingga 1965 — divonis 20 tahun penjara pada 1967 karena dituduh terlibat G30S.

Stigma yang diberikan masyarakat kepadanya dan anak-anak tapol yang lain, kata Uchi, membuatnya "takut" dan "menjadi berbeda" dari teman-teman yang lain.

"Untuk bergaul, kami tidak sepenuhnya ada kebebasan, kemerdekaan."

"Stigma yang dialami akibat Peristiwa 65 itu sampai sekarang sebenarnya belum hilang, sekalipun mereka sudah tidak memberikan label lagi," katanya.

Trauma dan stigma terus Uchi tanggung hingga kini, di usia senjanya.

"Saya tidak bisa mengatakan apakah saya sudah sembuh dari trauma itu belum, tapi yang pasti itu selalu muncul ketika saya bertemu atau mendengar ada orang yang berasal dari satu daerah dengan saya."