Eksepsi Ditolak, Terdakwa Korupsi Surya Darmadi Bakal Ajukan Banding

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi atau nota keberatan Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi alias Apeng. Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi.

Apeng mengaku tidak terima dengan putusan sela majelis hakim. Ia bakal membuktikan data-data serta dokumen yang sahih terkait kepemilikan lahan yang digarap PT Duta Palma Group. Apeng juga bakal mempertunjukkan bukti-bukti di sidang lanjutan bahwa dakwaan yang disusun jaksa tidak benar.

"Saya tidak bisa terima. Kami punya semua HGU dan surat pembebasan lahan. Kami akan banding dan ajukan keberatan (penolakan eksepsi)," ungkap Apeng menanggapi putusan sela majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (3/10/2022).

Sementara itu, Kuasa Hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang mengaku menghormati putusan sela majelis hakim. Juniver menekankan bakal berupaya membuktikan bahwa tudingan yang dilayangkan jaksa kepada kliennya tidak tepat dan sumir.

 Baca juga: Eksepsi Surya Darmadi Ditolak Hakim, Sidang Dilanjutkan Pekan Depan

Juniver kembali mengulas sejumlah hal yang janggal dalam dakwaan tim jaksa. Salah satunya, soal nilai kerugian keuangan negara yang berubah-ubah. Di mana, kata Juniver, nilai kerugian negara dalam kasus ini beberapa kali dikoreksi oleh Jaksa.

Di sisi lain, diklaim Juniver, dua dari tiga perusahaan sawit milik Surya Darmadi telah mengantongi izin hak guna usaha (HGU). Sedangkan tiga perusahaan lainnya, sedang dalam proses penerbitan HGU.

"Kejagung pernah mengumumkan nilai kerugian negara di kasus Surya Darmadi mencapai Rp104 triliun. Namun, angka tersebut berubah dalam dakwaan menjadi hanya Rp78 triliun. Lantas, naik lagi menjadi lebih dari Rp80 triliun. Lah, ini kan tidak masuk akal, bukan?," ucap Juniver.

Juniver juga merincikan kejanggalan perhitungan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) dalam kerugian negara yang ditudingkan kepada Surya Darmadi berkisar Rp4 triliun. Sementara nilai lahan yang dipersoalkan juga demikian.

Sebaliknya, diterangkan Juniver, berdasarkan perhitungan JPU menyitir dari kalkulasi perguruan tinggi yang dilibatkan, ada potensi kerugian negara Rp73.920.690.300.000. Terhadap hal ini, Juniver mempertanyakan dasar perhitungan dan mandat perundangan terhadap penghitung kerugian negara itu.

"Perhitungan itu darimana? Kenapa bisa demikian besarnya? Dan dasar hukum terhadap lembaga penghitung itu kan harus ada dan dijabarkan, Ini jelas aneh. Sumir," pungkasnya.

Untuk diketahui, Bos PT Duta Palma, Surya Darmadi alias Apeng didakwa oleh tim jaksa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4.798.706.951.640 (Rp4 triliun) dan 7.885.857 dolar AS serta perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000 (Rp73 triliun).