JAKARTA - Ditlantas Polda Metro Jaya mendukung wacana jalan berbayar, atau electronic road pricing (ERP) di 25 jalan di Jakarta. Dukungan tersebut lantaran kebijakan tersebut dianggap dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta.
"Pasti setiap kebijakan kan tujuannya untuk itu. Bagaimana agar lalu lintas berjalan. Tapi rencana itu memang dibuat oleh Pemprov," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, Selasa (10/1/2023).
Latif menilai, bahwa aturan ERP bertujuan mengatur volume kendaraan di Jakarta. Sama halnya dengan pembatasan kendaraan sistem ganjil genap (gage). Volume kendaraan di di sejumlah ruas jalan di Jakarta sudah harus diatur.
BACA JUGA: Jakarta Resmikan Ruas Jalan Berbayar pada 2023, Tarif Bisa Capai Rp19.900
"Ini ada beberapa ruas yang memang istilahnya untuk mengurangi kemacetan di jalan berbayar itu," jelasnya.
Nantinya jika kebijakan tersebut disahkan Ditlantas Polda metro Jaya akan menjadi salah satu pihak yang mengimplementasikan aturan tersebut.
"Iya tentunya pasti akan terlibat. Ini kan masalah lalu lintas tidak bisa dipikul sendiri, harus semuanya bergotong-royong," jelasnya.
BACA JUGA:Dishub DKI Pastikan Harga Parkir Tak Naik saat Libur Nataru, Jika Ada Petugas Nakal Akan Ditindak
Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bakal menerapkan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan protokol Ibu Kota. Dishub mengusulkan besaran tarif jalan berbayar mulai dari Rp5.000-Rp19.900 sekali melintas.