KPK Panggil Ulang Pimpinan DPR Papua Yunus Wonda untuk Diperiksa

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mangkir alias tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 17 Januari 2023, kemarin. Sedianya, Yunus Wonda dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi.

KPK bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Yunus Wonda. Tapi, belum diketahui kapan waktu pastinya. KPK mengaku butuh keterangan Yunus Wonda dalam rangka penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE).

"Informasi yang kami peroleh yang bersangkutan (Yunus Wonda) tidak hadir. Akan kami panggil ulang," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (18/1/2023).

Belum diketahui apa yang ingin digali oleh penyidik dari keterangan Yunus Wonda. Namun memang, KPK saat ini sedang mengembangkan kasus dugaan korupsi Lukas Enembe, baik soal aliran dana, maupun keterlibatan pihak lainnya.

KPK memastikan tidak hanya berhenti pada satu kasus yang menjerat Lukas Enembe. Ke depannya, KPK membuka peluang untuk menelusuri soal penggunaan dana otonomi khusus (otsus) Papua bernilai triliunan rupiah.

Tak hanya dana otsus, KPK juga bakal menyelidiki penggunaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua. Penggunaan dana otsus Papua diketahui sempat disorot Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Mahfud sempat geram setelah mengetahui dana otsus senilai Rp1.000,7 triliun yang digelontorkan pemerintah pusat untuk Papua ternyata tidak jadi apa-apa. Dana otsus bernilai triliunan rupiah itu tak menjadikan rakyat Papua sejahtera.

"Tidak jadi apa-apa, rakyatnya tetap miskin, marah kita ini. Negara turunkan uang sampai Rp 1000,7 triliun melalui dana otsus. Rakyatnya miskin sejak ada Undang-undang Otsus. Sejak zaman Lukas Enembe itu Rp 500 triliun lebih, rakyatnya tetap miskin," tegas Mahfud di Kampus Unisma, Malang, 23 September 2022.