JAKARTA – Konten negatif di media sosial seperti hoaks, ujaran kebencian, isu SARA, dan hasutan, menjadi titik rawan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024, demikian disampaikan Kooordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty. Untuk mencegah potensi pelanggaran tersebut, Bawaslu RI mengajak masyarakat untuk bergabung dalam platform Jarimu Awasi Pemilu.
Lolly menjelaskan bahwa platform Jarimu Awasi Pemilu adalah terobosan Bawaslu RI untuk mencegah pelanggaran dan sengketa proses pemilu 2024 di ranah internet.
"Platform berbasis digital ini didirikan Bawaslu sebagai wujud untuk memerangi dan mencegah disinformasi yang biasanya marak di tahapan pemilu," jelas Lolly dalam keterangannya yang diterima Rabu, (22/2/2023).
Lolly mengungkapkan bahwa platform ini dirancang sebagai media untuk melakukan pertukaran informasi, penguatan literasi digital, merespon cepat berbagai bentuk disinformasi, cek fakta serta layanan aduan konten. Platform Jarimu Awasi Pemilu telah diluncurkan Bawaslu RI sejak 7 Februari 2023.
"Sejak diluncurkan hingga kini (Selasa, 21 Februari 2023) jumlah anggota Jarimu Awasi Pemilu sudah mencapai 57.500 orang. Mereka tersebar di 34 provinsi dengan jumlah sangat variatif," kata Lolly.
"Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah anggota terbanyak yakni 16.632 anggota. Dalam ranah pertukaran informasi pengawasan pemilu, sudah ada sebanyak 3.800 percakapan forum," tambah Lolly.