134 Pegawai Pajak Miliki Saham, dari 280 Perusahaan Ada 2 Bergerak di Sektor Pajak

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi 280 perusahaan yang sahamnya dimiliki 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sejauh ini, ada dua perusahaan bergerak di sektor konsultan pajak. 

"Yang kita cari itu yang konsultan pajak karena itu yang berkaitan. Mungkin sudah ada dua," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2023).

Pahala mengatakan, akan mendalami dua perusahaan konsultan pajak itu. Bahkan, pihaknya akan meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut aliran dana para pegawai pajak itu.

"Dalami itu perusahaan apa. Mungkin kita ke PPATK, suruh buka itu, atau ke Irjen tolong dong diperiksa pajaknya, dari lewat Dirjen Pajak. Pokoknya adalah tindakan lanjutannya," terang Pahala.

Menurut Pahala, KPK memang tak persoalkan bila pegawai pajak miliki saham. Hanya saja, ia merasa tak etis bila abdi negara itu miliki saham di perusahaan konsultan pajak.

"Konsultan pajak tuh kita bilang enggak etis, karena urusan pajak punya konsultan pajak plus dia buka peluang menyamarkan," kata Pahala.

KPK mencatat, ada 134 pegawai pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan. Hal tersebut ditemukan setelah lembaga antirasuah mendalami LHKPN para ASN.

Lembaga anrirasuah itu mengidentifikasi ratusan pegawai pajak itu, memiliki saham di 280 perusahaan tertutup atau tidak terdaftar dalam bursa efek.

"Bukan, kalau (perusahaan terdaftar di bursa) itu kita enggak pusing. Ini perusahaan tertutup, nonlisting. Semua (280 perusahaan) tertutup," ujar Deputo Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saag ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis.

(Arief Setyadi )