"Perekonomian tidak dapat dihidupkan kembali jika perempuan tidak dapat bekerja, sementara pertumbuhan ekonomi di masa depan dibatasi oleh kurangnya investasi dalam pendidikan anak perempuan dan perempuan,” bunyi laporan itu, dikutip BBC.
Seperti diektahui, pada tahun lalu, Taliban melarang perempuan Afghanistan bekerja untuk organisasi non-pemerintah. Anak perempuan juga dilarang dari sekolah menengah dan perempuan dari universitas.
Ketika Taliban merebut kembali kendali Afghanistan pada Agustus 2021, miliaran dolar aset Afghanistan yang disimpan di luar negeri dibekukan karena komunitas internasional menunggu Taliban untuk menepati janji tentang keamanan, pemerintahan, dan hak asasi manusia - termasuk mengizinkan semua anak perempuan untuk dididik.
PBB dan organisasi non-pemerintah lainnya sejak itu memainkan peran penting dalam menyelamatkan warga Afghanistan dari kelaparan.
Tetapi PBB mengatakan 94% dari 127 organisasi nasional yang disurvei telah sepenuhnya atau sebagian menghentikan operasinya setelah larangan terhadap karyawan perempuan diberlakukan pada Desember tahun lalu.
Sekitar 150 LSM dan lembaga bantuan telah menangguhkan semua atau sebagian pekerjaan mereka.