Ogah Terima Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Jazilul Fawaid: PKB Tegak Lurus pada Konstitusi

JAKARTA - Nama walikota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali dijagokan untuk mendampingi calon presiden dari partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai wakilnya. Namun, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang telah lama berkoalisi dengan Gerindra tegas menolak Gibran.

Waketum PKB, Jazilul Fawaid pun dengan tegas menyebut jika partainya tidak akan mendukung Gibran. Apalagi, mereka telah memiliki Muhaimin Iskandar, sang ketum partai yang telah lama diusulkan jadi pendamping Prabowo untuk maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“PKB tegak lurus pada konstitusi. Sampai hari ini, konstitusi belum bisa menerima itu. PKB tidak akan azan sebelum bedugnya dipukul. Nanti setelah MK memutuskan (mengenai ambang batas usia capres dan cawapres), baru PKB pikirkan,” kata Jazilul Fawaid dalam Podcast Cawe-Cawe di YouTube iNews, dikutip Kamis (24/8/2023).

Jazilul kemudian menyoroti proses uji materi soal syarat batas usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, di level lembaga legislatif, tidak ada pembahasan dan revisi mengenai undang-undang tersebut.

“Namun, bahwa kesepakatan dari partai-partai politik yang ada di DPR itu tidak ada revisi sebenarnya. tidak ada revisi partai. Mestinya kalau itu ada (revisi) dibicarakan saja, ini kan sebenarnya menjadi kewenangan DPR untuk memutuskan UU, akhirnya lewat jalur MK,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat ini tengah mengajukan uji materi mengenai syarat batas usia capres dan cawapres. Mereka meminta agar MK mengubah batas usia dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

“Yang ada di Pakta Integritas seperti itu (jadi cawapres). Namun, tentu kan semuanya yang namanya politik kan nggak bisa saklek. tentu ada mekanisme. Pak Muhaimin kan dimandatkan oleh partai untuk berjuang masuk di kertas suara. Kalau tidak sampai, Pak Muhaimin kembalikan ke partai,”

“Ini masih terbuka, jika ada mau bergabung koalisi kan bisa jadi.

Di sisi lain, Waketum Golkar Melchias Markus Mekeng yang juga hadir sebagai bintang tamu dalam podcast Cawe-Cawe bersama Jazilul, menilai keputusan tentang pemilihan cawapres Prabowo harus dibicarakan secara terbuka dengan semua partai koalisi. Menurutnya, itu adalah hal yang cukup kritis saat ini.

“Dia (Prabowo) tidak (boleh) dominan, kalau dominan nanti jadi males-malesan. Harus bicara duduk terbuka, tidak boleh ada batasan-batasan, terbuka, baru nanti dicari common, persamaannya, bahwa kita mencari model figur begini. Itu yang paling kritis di dalam nanti menetapkan cawapres,” ujar Mekeng.

Mengingat, masing-masing partai punya kepentingan. Selain membicarakan masalah cawapres, bagi-bagi kursi di kementerian nanti pun bisa juga dibicarakan secara terbuka baik sebelum pemilihan umum (pemilu) berangsung maupun jika koalisi sudah menang.

Golkar dan PKB Tak Dapat Kursi Cawapres, Koalisi Prabowo Terancam BubarApalagi, Golkar dengan suara yang cukup besar, pasti akan berat jika tidak dipilih cawapres. Sementara PKB sudah sejak lama dengan Prabowo sehingga mengininkan posisi juga. Jangan sampai koalisi tidak menemui kesepakatan alias buntu.

“Bisa nanti semuanya nggak jadi apa-apa,” ujarnya.

(Lisvi Padlilah)