Undangan KTT G20 Munculkan Isu India Akan Ganti Nama Negara Jadi Bharat

NEW DELHI – Kartu undangan makan malam KTT G20 yang menyebut Droupadi Murmu sebagai “Presiden Bharat”, bukan “Presiden India”, pada Selasa, (5/9/2023) memicu isu negara Asia Selatan itu akan segera mengubah namanya.

Murmu menjadi tuan rumah resepsi bagi para pemimpin G20 selama pertemuan puncak kelompok tersebut pada Sabtu, (9/9/2023) dan undangan dikirim dari kantornya.

India juga disebut Bharat, Bharata, Hindustan – nama-nama pra-kolonialnya – dalam bahasa-bahasa India dan ini digunakan secara bergantian oleh masyarakat dan secara resmi.

Kantor-kantor pejabat tinggi di India biasanya menggunakan gelar seperti Presiden India, Perdana Menteri India, dan Ketua Hakim India saat berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

Namun selama bertahun-tahun, pemerintahan nasionalis Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi telah mengubah nama kolonial untuk membantu India mengatasi mentalitas perbudakan.

Para pendukung perubahan nama dalam undangan tersebut mengatakan bahwa penguasa kolonial Inggris menciptakan nama India untuk membayangi Bharat dan membentuk warisan Inggris.

“Nama negara kami adalah Bharat dan tidak ada keraguan mengenai hal itu,” kata Rajeev Chandrasekhar, wakil menteri federal sebagaimana dilansir Reuters.

Kelompok Hindu yang terkait dengan BJP mengatakan KTT G20 memberikan peluang terbaik untuk melepaskan beban kolonial India.

Namun para pemimpin oposisi mengkritik perubahan tersebut, dan beberapa pihak mengatakan bahwa perubahan tersebut bertujuan untuk mengaburkan aliansi politik mereka yang telah berumur dua bulan, yang juga disebut "INDIA".

"Kita semua bilang 'Bharat', apa yang baru dalam hal ini? Tapi nama 'India' dikenal dunia...Apa yang terjadi tiba-tiba sehingga pemerintah harus mengganti nama negaranya?" kata Mamata Banerjee, seorang pemimpin penting oposisi.

Shashi Tharoor dari partai oposisi Kongres menulis di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, "Saya berharap pemerintah tidak sebodoh itu dengan mengabaikan India, yang memiliki nilai merek tak terhitung yang dibangun selama berabad-abad."

Pergantian nama menjadi "Presiden Bharat" terjadi kurang dari dua bulan setelah partai oposisi membentuk aliansi "INDIA" untuk menantang BJP dalam pemilu nasional tahun depan.

INDIA, kata mereka, adalah singkatan dari Aliansi Inklusif Pembangunan Nasional India.

Analis politik mengatakan ini adalah cara yang cerdas untuk mengambil alih platform nasionalis BJP.

Presiden India adalah seorang eksekutif non-partai yang hanya mempunyai kekuasaan seremonial. Dia secara tradisional didukung dan dipilih oleh partai yang berkuasa.

Seorang pejabat di kantor presiden mengatakan mereka tidak mau mengomentari masalah ini ketika ditanya oleh Reuters.

(Rahman Asmardika)