Perindo Dukung Draf Aturan KPU Bagi Menteri yang Jadi Capres & Cawapres, Ferry Kurnia: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Menurutnya, rancangan PKPU yang mengharuskan menteri mengambil cuti membantu memisahkan fungsi pemerintahan dari kegiatan politik, menghindari potensi konflik kepentingan, dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan efisien.

Aturan terkait menteri yang tidak perlu mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres terdokumentasi dalam Pasal 15 dari rancangan PKPU Pencalonan.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pengunduran diri dari jabatan diperlukan, kecuali untuk beberapa pejabat negara tertentu seperti presiden, wakil presiden, dan menteri, selama mereka mendapatkan persetujuan presiden dan cuti/non aktif sebagai menteri sepanjang tahapan pemilu presiden dan wakil presiden berlangsung.

Kang Ferry, sapaan akrabnya, menambahkan menteri yang mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden dan mengambil cuti untuk fokus pada kampanye dan Pemilu bisa memiliki dampak pada kelancaran roda pemerintahan.

Namun, pengambilan cuti ini seharusnya dirancang sedemikian rupa agar dampaknya minimal.

"Penting bagi menteri yang mengambil cuti untuk memiliki pengganti yang mampu menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan efisien selama mereka cuti," katanya.

(Khafid Mardiyansyah)