Zelensky Desak Donald Trump Beri Rencana Perdamaian, Tapi Keukeuh Tak Akan Serahkan Wilayah ke Rusia

Ketika ditekankan pada Minggu (17/9/2023) di acara “Meet the Press” NBC tentang apakah kesepakatan itu akan membiarkan Putin mempertahankan tanah yang diambilnya, Trump berkata, “Tidak, tidak. Saya akan membuat kesepakatan yang adil untuk semua orang. Tidak, aku akan membuatnya adil.”

“Anda tahu, itu adalah sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Karena ada bagian tertentu, Krimea dan bagian lain negara itu, yang diperkirakan banyak orang bisa terjadi. Anda bisa saja membuat kesepakatan. Jadi sejujurnya, mereka bisa saja membuat kesepakatan jika wilayah yang saat ini lebih kecil dibandingkan wilayah yang sudah diambil Rusia,” terangnya ketika ditanya apakah ini akan menjadi kemenangan bagi Putin.

Kunjungan Zelensky ke PBB terjadi ketika Ukraina menghadapi tantangan terberat di AS hingga saat ini terkait dukungan terhadap perang tersebut. Sebuah faksi dalam konferensi Partai Republik secara terbuka menentang pemberian bantuan militer tambahan kepada Ukraina, dan masih belum jelas apakah Ketua DPR Kevin McCarthy akan bersedia menyetujui pendanaan lebih lanjut.

Dalam wawancara tersebut, Zelensky memberikan penilaian positif terhadap serangan balasan Ukraina yang sedang berlangsung, yang telah memicu kekhawatiran bahwa negara tersebut gagal mencapai hasil yang diharapkan. Dan dia menegaskan kembali keinginan Ukraina untuk mendapatkan rudal jarak jauh dari Amerika, yang masih dipertimbangkan oleh Presiden Joe Biden, dengan mengatakan akan menjadi “kerugian” bagi Ukraina jika mereka tidak menerimanya.

“Kami berada di garis finish, saya yakin akan hal itu,” kata Zelensky.

Zelensky memberi tahu Blitzer bahwa dia berencana bertemu dengan McCarthy ketika dia melakukan perjalanan ke Washington akhir pekan ini. Ketika ditanya tentang mereka yang ragu untuk menawarkan lebih banyak dana ke Ukraina, Zelensky mengatakan bahwa sulit bagi mereka yang belum pernah melihat perang dari dekat untuk membandingkan masalah dalam negeri seperti hak-hak sipil atau energi dengan ancaman nyata yang dihadapi negara yang sedang diserang.