Walkot Tangsel dan Kemendagri Buka Rakernas Pengelolaan Keuangan Daerah 2023

TANGSEL - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 secara resmi dibuka oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Agus Fatoni, didampingi Wali Kota Benyamin Davnie, yang digelar di Swiss-Belhotel, Serpong, Kamis (21/09/23).

Dalam kesempatan itu, Benyamin memaparkan bahwa berbagai program unggulan dari pemerintah Kota Tangsel, mulai dari sisi capaian hingga terobosan maupun inovasi bentuk pelayanan ke masyarakat.

"Sebagai kota baru, Tangsel memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang tertinggi se-Banten. Lalu, di tahun 2022 penurunan angka stunting yang luar biasa dari sebelumnya 19,9 persen menjadi 9 persen," ujarnya.

Tak berhenti di situ, raihan kota layak anak, penurunan angka pengangguran hingga penurunan angka kemiskinan di Tangerang Selatan, disampaikan secara jelas dan mendapatkan apresiasi dari para peserta.

"Tangsel juga meraih WTP sebanyak 11 kali, lalu tingkat pendapatan asli daerah kita juga meningkat," tambahnya.

Di mana target tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tangsel sebesar RP1,9 triliun. Sedangkan tahun lalu ada di angka Rp1,7 triliun.

"Jadi kalo total pendapatan Tangerang Selatan, baik itu dari PAD dan dana perimbangan untuk tahun 2023 ini sebesar 3,7 triliun rupiah," paparnya.

Sementara itu, apresiasi datang dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni. Ia menyebutkan bahwa Tangerang Selatan sebagai kota yang kemajuannya sangat pesat.

 BACA JUGA:

"Kita semua wajib mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan seluruh jajaran, yang menyelenggarakan kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan," pujinya.

 BACA JUGA:

Oleh karenanya, ada keuntungan pula yang didapat oleh Kota Tangsel. "Bisa dibayangkan ada 1.200 lebih peserta yang hadir, bisa dibayangkan itu berapa banyak uang yang masuk di PAD nya Tangerang Selatan," ucapnya.

Upaya demikian dapat dicontoh oleh daerah lain, untuk melaksanakan kegiatan yang dampaknya bisa secara nasional. "Kesempatan ini juga harus dimanfaatkan dalam rangka memahami cara dalam peningkatan PAD masing-masing daerah," tandasnya.

(Fakhrizal Fakhri )