PM Baru Thailand Berjanji Akhiri Penggunaan Bebas Ganja dalam 6 Bulan

BANGKOK – Pemimpin Thailand pekan ini berjanji untuk membatasi penggunaan ganja untuk tujuan medis setelah ribuan toko ganja dibuka di seluruh negeri sejak negara tersebut menjadi yang pertama di Asia yang mendekriminalisasi ganja pada 2022.

Pemerintah akan berusaha untuk “memperbaiki” kebijakan ganja dan maraknya pertumbuhan apotik yang menjual ganja secara bebas dalam jangka waktu enam bulan, kata Perdana Menteri Srettha Thavisin dalam wawancara dengan Haslinda Amin dari Bloomberg Television di New York pada Rabu, (20/9/2023).

“Undang-undang tersebut perlu ditulis ulang,” katanya sebagaimana dilansir Bloomberg.

“Itu perlu diperbaiki. Kita bisa mengaturnya hanya untuk penggunaan medis,” katanya, seraya menambahkan bahwa tidak ada jalan tengah untuk penggunaan rekreasi.

Meskipun Srettha mengatakan ada kesepakatan luas di antara 11 partai koalisi yang dipimpinnya mengenai perlunya membatasi penggunaan ganja, namun bagaimana tepatnya pemerintahannya akan melanjutkan masih belum jelas.

Partai Pheu Thai yang dipimpinnya mempromosikan kampanye garis keras anti-narkoba menjelang pemilu Mei dan berjanji untuk membatalkan kebijakan penting yang mendekriminalisasi ganja.

Saat ini mereka berkoalisi dengan Partai Bhumjaithai yang dipimpin oleh Anutin Charnvirakul, yang telah berjanji untuk terus melanjutkan rencana untuk memperkenalkan kembali RUU ganja di Parlemen yang mengupayakan pemantauan yang lebih ketat terhadap industri ganja tetapi menentang pengklasifikasian tanaman tersebut sebagai obat lagi.

Kekosongan peraturan yang terus berlanjut, menyusul langkah deklasifikasi ganja sebagai narkotika, telah menyebabkan menjamurnya hampir 6.000 apotik di seluruh Thailand.

Mereka menjual segala sesuatu mulai dari pucuk ganja hingga ekstrak minyak yang mengandung kurang dari 0,2 persen tetrahydrocannabinol – senyawa psikoaktif yang memberikan sensasi “tinggi” kepada penggunanya.

Petani Thailand juga diperbolehkan menanam ganja secara bebas setelah mendaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan negara tersebut. Pemilik apotek lokal juga mengeluhkan impor yang tidak terkendali dan harga yang tertekan.

Industri ganja tidak terpengaruh oleh langkah untuk menerapkan kembali kontrol tersebut.

Manfaat medis dari ganja telah mengaburkan batas antara penggunaan ganja untuk kesehatan dan rekreasi, sehingga secara efektif membuat larangan penggunaan ganja di waktu senggang menjadi tidak mungkin dilakukan, kata Poonwarit Wangpatravanich, presiden Asosiasi Ganja Phuket.

“Peraturan yang lebih banyak akan lebih baik karena kita tidak menginginkan kebebasan untuk semua orang,” katanya.

“Ganja akan tetap ada, namun statusnya masih belum jelas.”

Mengklasifikasikan ganja sebagai narkotika, dan bukannya mengatur industri ganja, akan berisiko mendorong penggunaan ganja untuk keperluan rekreasional secara sembunyi-sembunyi karena kontrolnya akan semakin berkurang, kata Rattapon Sanrak, pendiri kelompok advokasi ganja Highland Network.

Pemerintahan Srettha telah berjanji untuk “memberantas” narkoba dari masyarakat Thailand, dan Perdana Menteri mengatakan bahwa ia akan “secara tegas mengurangi” ancaman tersebut dalam waktu satu tahun sambil memimpin sebuah acara untuk memusnahkan narkotika yang disita oleh pihak berwenang awal pekan ini.

Thailand dianggap sebagai saluran utama perdagangan narkoba di sepanjang lembah Sungai Mekong yang luas di Asia Tenggara, dan lembaga penegak hukum dianggap sering menutup mata.

Perekonomian kejahatan terorganisir di Asia Tenggara, termasuk perdagangan gelap obat-obatan terlarang dan satwa liar, bernilai sekira USD130 miliar pada 2019, menurut Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan.

“Masalah narkoba telah meluas akhir-akhir ini, terutama di wilayah timur laut dan utara Thailand,” kata Srettha.

“Dan kami tidak memerlukan masalah lain yang ditambahkan selain itu.”

(Rahman Asmardika)