Pemerintah Bagikan 500 Ribu Rice Cooker, DPR Ingatkan Pengawasan Ketat Distribusi Pembagian

Dengan begitu, Komisi di DPR yang membindangi urusan energi ini berharap setiap program Pemerintah dapat mendukung langkah transisi energi sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Eddy mengingatkan, langkah transisi energi yang merupakan agenda dunia harus mendapat dukungan dari semua pihak.

“Semakin banyak kebijakan yang mendukung energi terbarukan, termasuk pengoptimalisasi target penyediaan pasokan listrik, kita harapkan dapat mengurangi dampak perubahan iklim," sebut Legislator dari Dapil Jawa Barat III tersebut.

 BACA JUGA:

Program rice cooker gratis sendiri diperuntukkan bagi rumah tangga dengan daya listrik kecil. Komisi VIII DPR berharap Pemerintah betul-betul melakukan pengawasan ketat dalam proses distribusi pembagian bantuan sehingga kelompok masyarakat penerima manfaat merupakan pihak yang berhak.

“Harus diingat bahwa hanya masyarakat yang selama ini masuk dalam kategori penerima subsidi LPG yang berhak menerima program pembagian rice cooker gratis,” ungkap Eddy.

 BACA JUGA:

"Yang perlu dipastikan adalah pendataan terhadap penerima, jangan sampai terjadi perubahan paradigma di masyarakat terkait program rice cooker gratis ini," sambungnya.

Kementerian ESDM menargetkan rumah tangga penerima rice cooker adalah pelanggan PLN atau PLN Batam berdaya 450 VA sampai dengan 1.300 VA yang berdomisili di daerah tersedia listrik 24 jam menyala.

Untuk itu, Eddy meminta Pemerintah memastikan infrastruktur listrik bagi masyarakat dapat menunjang adanya program rice cooker gratis. Terutama infrastruktur di daerah.

"Program ini tidak cocok bagi masyarakat yang daerahnya masih kesulitan pasokan listrik. Sementara di kota-kota besar, rata-rata masyarakat memang sudah menggunakan rice cooker. Jadi harus dipertimbangkan ketepatan dari penerima manfaat,” ujar Eddy.

Ditambahkannya, Pemerintah harus membuat program yang dapat diserap oleh seluruh kalangan masyarakat. Dengan begitu, kata Eddy, anggaran yang dialokasikan untuk mensejahterakan rakyat dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Program yang dicanangkan oleh Kementerian ESDM ini memiliki potensi besar untuk mengurangi konsumsi LPG. Namun, kesuksesannya tergantung pada bagaimana program ini diimplementasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan," paparnya.

“Dibutuhkan juga adanya program pendukung seperti penyediaan infrastruktur listrik yang merata di seluruh daerah demi menunjang agar program tersebut efisien dan dapat digunakan oleh seluruh penerima bantuan,” imbuh Eddy.

Eddy juga meminta agar setiap program yang dibuat Pemerintah melalui kementerian dan lembaga dapat disosialisasikan dengan baik kepada publik agar masyarakat dapat memahami manfaat dari program yang diberikan.

“Dengan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai masalah dan dengan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait, program-program yang dibuat Pemerintah dapat menjadi langkah positif menuju penggunaan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan di Indonesia," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )