Yordania: Pengusiran Paksa Warga Palestina Adalah Deklarasi Perang

AMMAN - Yordania tidak akan terlibat lagi dalam pengusiran warga Palestina dari rumah mereka, kata Menteri Luar Negeri Ayman Safadi pada Rabu, (18/10/2023).

Kerajaan Hashemite melakukan semua yang mereka bisa untuk menghentikan konflik tetapi akan memperlakukan setiap upaya untuk menggusur warga Palestina sebagai “deklarasi perang,” kata Safadi merujuk pada Yordania, seperti dikutip oleh outlet Roya News.

Amman tidak akan membiarkan “bencana baru” atau membiarkan Israel “mengalihkan krisis yang diciptakan dan diperburuk oleh pendudukan ke negara-negara tetangga,” tambahnya sebagaimana dilansir RT.

Bencana, atau ‘Nakba’, adalah sebutan orang Palestina pada eksodus mereka pada 1948 dari wilayah yang diklaim oleh Israel. Yordania akhirnya mencaplok Tepi Barat sementara Mesir menguasai Gaza, namun Israel merebut kedua wilayah tersebut pada 1967. Yordania menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 1994, menetapkan “perbatasan administratif” antara kerajaan tersebut dan Tepi Barat, tanpa mengurangi kepemilikan wilayah tersebut. status masa depan.

Mengusir paksa warga Palestina dari Gaza ke negara lain merupakan kejahatan perang, kata Safadi, seraya menuduh Israel telah terlibat dalam kejahatan perang terhadap warga Palestina di sana.

“Tidak ada pembenaran atas apa yang dilakukan Israel di Gaza,” kata Menteri Luar Negeri Yordania itu. “Kami menuntut agar perang dihentikan, agar bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Jalur Gaza dan melindungi warga sipil.”

Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan perang terhadap Gaza setelah 7 Oktober, ketika Hamas meluncurkan ratusan roket ke Israel dan mengirim militan ke desa-desa Yahudi di dekatnya. Lebih dari 1.300 warga Israel tewas dalam serangan itu, menurut pemerintah di Yerusalem Barat.

Israel sejak itu menuntut agar semua warga sipil meninggalkan Kota Gaza dan bagian utara wilayah tersebut, agar Pasukan Pertahanan Israel dapat menargetkan Hamas. Warga Palestina di Gaza mengatakan mereka tidak punya tempat tujuan, karena Israel memblokade mereka dari laut dan Mesir menolak membuka perbatasan.

Pemerintah di Kairo berargumentasi bahwa mengizinkan masuknya warga Palestina ke Mesir sama saja dengan membantu Israel terlibat dalam “pembersihan etnis,” yang tidak ingin mereka lakukan. Mesir telah menawarkan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, namun Israel menolaknya dengan alasan bahwa sebagian dari bantuan tersebut mungkin akan berakhir di tangan Hamas.

“Semua indikasi menunjukkan bahwa kondisi terburuk belum terjadi dan Tel Aviv sedang menuju invasi darat,” kata Safad pada Rabu.

(Rahman Asmardika)