"Ketika KPK menetapkan seorang tersangka pasti sudah ada alat bukti yang cukup bahwa peristiwa korupsi atau pencucian ruang itu terjadi. Tinggal nanti menguji alat bukti itu di pengadilan," katanya.
Terkait penggantian Wamenkum, dia menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo. "Enggak tahu saya itu hak prerogatif presiden," ucapnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)