Pada Rabu, (22/11/2023) Korea Selatan mengatakan bahwa pihaknya akan mengurangi sebagian perjanjian tahun 2018 sebagai pembalasan atas uji coba satelit tersebut, yang mereka sebut sebagai “pelanggaran nyata” terhadap sanksi PBB yang dikenakan terhadap program rudal Korea Utara. Para pejabat mengatakan militer akan melanjutkan penerbangan pengawasan udara di dekat DMZ, yang telah ditangguhkan berdasarkan perjanjian tersebut, dan menyebut tindakan tersebut sebagai “langkah penting untuk melindungi kehidupan dan keselamatan masyarakat.”
“Jika Korea Utara melakukan provokasi dengan dalih penangguhan, kami akan merespons dengan segera, tegas, dan sampai akhir,” tambah Menteri Pertahanan Korea Selatan Shin Won-sik sebagaimana dilansir RT.
Pyongyang kemudian menyatakan bahwa mereka “tidak akan pernah terikat lagi” dengan perjanjian tersebut, dan menyebut tindakan Seoul sebagai “ekspresi permusuhan terbuka terhadap negara DPRK.”