Berdampak Kepada Kesejahteraan, Kualitas Pelayanan Publik Perlu Ditingkatkan

JAKARTA - Penguatan regulasi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) perlu ditingkatkan agar terciptanya penyelenggaraan negara yang berdaya saing.

Berbagai penerapan SPBE telah coba dilakukan oleh instansi-instansi pusat maupun daerah. Namun demikian, hasil pengembangan SPBE dan tingkat pencapaiannya masih sangat beragam.

 BACA JUGA:

Berdasarkan hasil dari peningkatan atau pemeringkatan e-government tahun 2015, rata-rata capaian penerapan SPBE pada instansi pusat nilai indeks-nya 2,7, atau dalam kategori baik.

Sedangkan, untuk pemerintah daerah memiliki nilai indeks 2,5, atau dalam kategori kurang. Karena itu diperlukan pelayanan data terpadu untuk memajukan Indonesia dari sektor SPBE yang saat ini sedang digaungkan oleh pemerintah.

 BACA JUGA:

Dalam merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman mengatakan, pergerakan SPBE di Indonesia bisa dikategorikan cukup positif. Meski begitu, masih banyak kekurangan yang harus dibenahi, utamanya dalam empat hal, yakni dimensi layanan publik, peran serta dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta daya saing.

Menurut Arman, kualitas layanan publik harus secepatnya ditingkatkan, karena hal itu bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dan hal tersebut merupakan pekerjaan rumah (PR) utama yang harus segera diselesaikan.

Selain itu, perlu adanya peran serta dan partisipasi, karena salah satu harapan penerapan SPBE ini adalah partisipasi yang dulu semu menuju partisipasi bermakna. Kemudian, dengan adanya platform digital ini harapannya publik dapat terlibat dalam seluruh pengelola pemerintahan, perencanaan, bahkan sampai pelayanan publik.