Masih Ada yang Mempertanyakan Keistimewaan Yogyakarta?

Lalu, apakah kemudian situasi itu dapat dikatakan Yogyakarta menerapkan dinasti politik. Perdebatan bisa panjang. Namun, yang pantas dikemukakan di sini adalah, adalah salah analogi terkait konteks dinasti politik yang disampaikan oleh salah satu kader partai yang akhirnya didemo oleh warga DIY.

Tidak pas dianalogikan bahwa dinasti politik dalam konteks Pilpres atau Pilkada yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 dengan situasi Yogyakarta berdasarkan UU Keistimewaannya. Mungkin saja kader tersebut mengetahui betul sejarah Yogyakarta, namun karena tidak tepat membandingkan kontek sejarah dan kontek aktual, akhirnya menimbulkan penyederhanaan dan berakhir pada kontroversi. 

Kontestasi Pemilu 2024 memang semakin panas. Salah satu yang pantas untuk didengungkan adalah, setiap hal yang berkaitan dengan kontestasi seharusnya diarahkan untuk tidak memecah belah bangsa ini. Apapun itu, NKRI adalah harga mati. Jangan sampai kontestasi politik lima tahuan memporakporandakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang sungguh andiluhung. Hindari Hoaks, hindara statement memecah belah persatu bangsa, dan yang terpenting kurangi segregasi sosial. Beda pilihan boleh, tapi NKRI di atas segalanya.

(Rani Hardjanti)