Soal Data Kementerian Pertahanan, Apakah Serahasia Itu?
DEBAT Calon Presiden (Capres) ketiga telah selesai. Materi yang diulas dalam debat tersebut bertema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik.
Yang tersisa dari debat yang digelar di Istora Senayan, Minggu 7 Januari 2024 itu adalah komentar-komentar mengenai penampilan para Capres hilir mudik di berbagai platform, hingga ke berbagai sosial media.
Komentar juga begulir mulai dari netizen julid yang tidak paham mengenai isu yang dipersoalkan, hingga para ahli dan praktisi yang berkecimpung di dalamnya.
Soal data rahasia Kementerian Pertahanan (Kemenhan) juga menjadi salah satu hal menarik yang menjadi sorotan dan perdebatan tersendiri pasca-debat. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai mengeluarkan pernyataan sehari setelah debat digelar.
BACA JUGA:
"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan," kata Jokowi dalam kunjungan kerjanya di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).
Jokowi menekankan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Dia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong.
"Karena ini menyangkut strategi besar negara, tidak bisa semua dibuka kayak toko kelontong tidak bisa," ungkap Jokowi.
Tetapi, apakah benar data-data yang menjadi perbincangan dalam debat tersebut merupakan data rahasia yang jika terkuak membuat Indonesia berada dalam bahaya?
Soal data rahasia ini tampaknya menjadi debatable. Tetapi, pengibaratan "toko kelontong" yang digunakan Presiden Jokowi tampaknya terlalu berlebihan.
Data yang disebut dalam debat capres, tampaknya tidak terlalu urgent untuk dikategorikan dalam status rahasia. Misalnya soal penggunaan anggaran hingga alutsista. Hal-hal itu juga tampaknya bukan data-data intelijen yang bisa membuat Indonesia menjadi berada dalam terancam.
Calon Wakil Presiden (cawapres) yang merupakan pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD pun angkat bicara soal data Kemenhan yang disebut-sebut bersifat rahasia.
"Kalau saya sih enggak. Misalnya rahasia negara, apa rahasia negara yang harus dibongkar. Ndak ada kan rahasia negara yang dirahasiakan. Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan," kata Mahfud, yang juga Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan HAM di Istana Negara, Selasa (9/1/2024).
BACA JUGA:
Menurut Mahfud, data anggaran pertahanan bukanlah data rahasia. Sebab anggaran seyogyanya dibuka agar transparan.
"Kalau bicara soal anggaran, kalau anggarannya segitu, kan itu bukan rahasia. Tidak ada, Tidak ada dari (debat) kemarin yang harus dirahasiakan pertanyaannya. Itu kalau saya ya," ucapnya.
Mahfud yang juga merupakan mantan Menhan mengerti akan kerahasiaan pertahanan. Misalnya seperti strategi pertahanan yang dimiliki Indonesia.
"Kan saya mantan menhan juga. Mana yang rahasia? Saya tahu mana UU yang (soal) rahasia (data negara). Tidak ada dari pertanyaan itu yang harus mengungkap rahasia negara,” ujarnya.
“Itu bisa dibuka di publik karena bukan soal Strategi Pertahanan. Itu kan soal alutsista. Engga bisa dibicarakan di ruang tertutup kalau di ruang tertutup namanya rembugan, bukan debat," ucap Mahfud.
Hal senada diungkapkan Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas Amin), Billy David Nerotumilena. Dia menilai ada penyalahgunaan terminologi tentang data yang rahasia pada sektor pertahanan.
Menurutnya, Kementerian Keuangan pun baru-baru ini juga telah membeberkan anggaran sektor pertahanan dan keamanan.
"Kalau kita berbicara tentang anggaran, berbicara tentang pengadaan alutsista, itu kan sebenarnya masih dalam hal-hal yang kita semua harus tahu," kata Billy, Senin (8/1/2024).
