Mahfud Minta KPK dan Bawaslu Turun Tangan soal Transaksi Janggal Kampanye

PADANG - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindaklanjuti adanya temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024.

"Pertama, Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik," ujar Mahfud saat berbincang dengan media lokal di kantor DPD Sumbar Partai Hanura, Minggu (17/12/2023).

Jika memang benar transaksi mencurigakan itu merupakan 'uang haram', maka biasanya transaksi tersebut berasal dari tindakan pencucian uang. Untuk itu, Mahfud juga mendorong agar lembaga penegak hukum ikut terlibat dalam memantau temuan ini.

"Supaya ditangkap, supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah," ujarnya. 

"Jadi jangan diam, KPK-nya maupun Bawaslu-nya, dipanggil itu. Jadi saya dorong itu untuk diperiksa," tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut adanya peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024. Sebaliknya, rekening khusus kampanya malah tidak terlihat adanya pergerakan alias flat. 

“Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan. Misalnya, terkait dengan pihak-pihak berkontestasi yang kita dapatkan namanya, daftar calon tetap (DCT) itu kita udah dapat,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, kepada wartawan, Kamis 14 Desember 2023.