Kejagung Awasi Netralitas Aparat, DPR: Jangan Ada Pihak Coba Manfaatkan Anggaran untuk Disalahgunakan

 

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mengapresiasi kepada Kejaksaan Agung (Kejagung), yang menegaskan netralitas aparaturnya, maupun antisipasi penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan Pemilu dari aparatur negara.

Nasir mengatakan bahwa dengan adanya penekanan Jaksa Agung ST Burhanuddin tentang netralitas aparatnya, setidaknya dalam masa pemilu ini member efek kepada kalanangan internal.

“Netralitas itu kan artinya berdiri di semua kelompok kepentingan. Bukan menjauhi mereka yang terlibat dalam kegiatan (Pemilu) secara langsung. Aparat Kejaksaan diharapkan bisa berdiri di semua warna.” Kata Nasir, Jumat (29/12/2023).

Adanya pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan kampanye, menurut Nasir, adalah hal yang diharapkan publik. Misalnya pengawasan terhadap kepala desa, agar uang yang berasal dari anggaran negara, baik yang disalurkan lewat dana desa dimanfaatkan oknum untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Jadi ini sesuatu yang harus disampaikan agar jangan ada pihak yang mencoba memanfaatkan anggaran untuk masyarakat, tapi disalahgunakan. Saya sangat mendukung langkah Kejaksaan untuk mengawasi netralisas internal Kejaksaan, maupun netralitas aparatur negara secara umum,” ujarnya.

Namun demikian, menurut Nasir, dalam hal netralitas aparatur Kejaksaan juga harus bersikap luwes. “Jangan terlalu kaku, tapi juga jangan terlalu longgar,” kata caleg DPR RI dari daerah Pemilihan Aceh ini.