Aksi perselisihan berakhir pada 2019, ketika Mahkamah Agung (MA) India menyebut bahwa penghancuran masjid sebagai "pelanggaran berat terhadap supremasi hukum", namun tetap memberikan situs tersebut kepada umat Hindu. Pengadilan memberi umat Islam sebidang tanah berbeda di daerah terpencil.
Peristiwa tersebut menyisakan luka bagi kelompok Muslim. Beberapa orang mengatakan pembangunan kuil tersebut menjadi bukti politik atas supremasi Hindu.
Seorang penulis buku "Being Muslim in Hindu India", Ziya Us Salam, mengatakan bahwa pemerintah dan semua afiliasinya ingin menghapus semua jejak peradaban Muslim di India.
Menurut AP News, pembangunan kuil di lokasi reruntuhan masjid telah menjadi strategi politik Partai Bharatiya Janata (BJP) selama beberapa dekade.
Menjelang pembukaan kuil, Modi menghimbau masyarakat untuk ikut merayakan, dengan menyalakan lampu di rumah-rumah dan kuil setempat. Pemerintah mengumumkan penutupan setengah hari untuk memastikan karyawannya berpartisipasi dalam perayaan.