Konsolidasi Pro Demokrasi, Ray Rangkuti Soroti Netralitas Pemilu 2024

JAKARTA - Ratusan orang terdiri dari aktivis, mahasiswa berbagai kampus, masyarakat hingga akademisi menolak pelanggar hak asasi manusia (HAM), politik dinasti, dan neo Orde Baru (Orba) dalam konsolidasi pro demokrasi di Grand Sahid, Jakarta.

Dalam acara bertajuk “Apa Saja Boleh Beda, Musuh Kita Tetap Sama: Pelanggar HAM, Politik Dinasti & Neo Orba” tersebut para mahasiswa, aktivis, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat lainnya menyatakan bahwa ketiga unsur di atas sebagai musuh bersama.

Dalam kesempatan itu, Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti soal netralitas dalam Pemilu 2024.

“Salah satu yang mengemuka sekarang adalah netralitas aparatur negara. Apakah itu TNI, Polri, ASN termasuk di dalamnya kepala-kepala desa dan aparatur kepala desa yang seolah-olah berlomba-lomba untuk menyatakan sikap (mendukung capres-cawapres tertentu),” katanya.

Dia menerangkan, ada istilah tegak lurus, tapi pihaknya tak bisa membiarkan istilah tegak lurus itu pada orang yang bengkok.

“Semuanya bisa tegak kurus pada orang yang lurus sehingga saat ada seseorang, khususnya pemimpin yang bengkok tentu harus diluruskan,” pungkasnya.

Semantara itu, mahasiswa perwakilan Jawa Tengah dan Yogyakarta, Zuhud menyatakan keprihatinanya atas kondisi hari ini.

Zuhud mengakui bahwa ia sering mendengar ada luka lama yang dibuka lima tahun sekali tapi ia menegaskan sebagai mahasiswa indonesia menyatakan itu bukan luka lama tapi luka yang selalu menganga.

"Luka ini sudah lama dan kasus ini sudah lama tapi sampai hari ini negara belum bisa membereskan sampai hari ini," ujarnya.