7 Sikap Civitas Akademika Universitas Al-Azhar untuk KPU, Singgung Pelanggaran Etika

 

JAKARTA - Civitas Akademika Universitas Al-Azhar Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI jelang pemilihan presiden yang akan dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024 besok.

Rektor Al Azhar Indonesia, Asep Saefuddin berbagai tahapan telah dilalui dengan baik, meski muncul sejumlah dinamika yang menimbulkan polemik di publik. Salah satunya adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.

“Selain itu, pada hari Senin 5 Februari 2024, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menetapkan bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari dan beberapa anggot KPU telah melakukan pelenggaran etika dengan menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilu 2024,” kata Asep dalam keterangannya, Selasa (13/2/2024).

Karena itu, Asep menegaskan seluruh sivitas akademika Universitas Al-Azhar Indonesia berkomitmen terus menjaga independensi dan integritas kampus sebagai garda ilmiah.

Berikut 7 Pernyataan Sikap Civitas Akademika Universitas Al Azhar Indonesia:

1. KPU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus sesuai dengan ketentuan konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pemilihan umum ‎diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat ‎nasional, tetap, dan mandiri.

KPU pada konsep ketatanegaraan Indonesia merupakan komisi negara independen (independen regulatory agencies) atau lembaga penyokong/bantu (state auxiliary agencies) harus memiliki kapasitas, kompetensi, independensi, tidak diskriminatif dan tidak partisan.

2. KPU harus dapat memberikan kepastian hukum bahwa putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Ketua Mahmakah Kontitusi RI Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi dan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menetapkan bahwa Ketua KPU dan beberapa anggota KPU telah melakukan pelenggaran etika dengan menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilu 2024, tidak dapat menjadi dasar yang legimate untuk mengajukan keberatan atau gugatan terhadap proses atau hasil pemilu.