2 dari 3 Bos Pungli di Rutan KPK Bakal Jalani Sidang Putusan Etik 27 Maret

JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan dua dari tiga 'bos' pungli rutan akan menjalani sidang putusan etik pada Rabu 27 Maret 2024 nanti.

Hal itu sebagaimana disampaikan Anggota Dewas KPK, Syamsudin Haris.

"Sidang putusan untuk mantan plt Karutan (R) dan mantan Koord Kamtib rutan (SH) tanggal 27 Maret," kata Haris saat dihubungi wartawan.

Dewas baru saja menggelar sidang etik terhadap tiga pegawai KPK yang diduga terlibat pungli.

Tiga orang tersebut merupakan sisa dari total 93 pegawai komisi antirasuah yang diduga terlibat pungli.

Selain Plt. Karutan dan mantan Koord. Kamtib Rutan, satu orang lainnya adalah Karutan saat ini, Achmad Fauzi (AF).

Haris menyebutkan, AF belum ditentukan kapan ia akan menjalani sidang putusan lantaran proses persidangan masih berlanjut.

"Sidang etik untuk Karutan AF belum selesai," ujarnya.

Ketua Anggota Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean menyebutkan, dari 90 pegawai terdapat 78 yang dijatuhi sanksi berat.

"Dijatuhkan kepada para terperiksa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung," kata Tumpak saat konferensi pers di Kantor Dewas, Kamis (15/2/2024).

Tumpak menjelaskan, 12 lainnya ia serahkan kepada Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa. Alasannya, karena ketika mereka melakukan pelanggaran etik tersebut belum terbentuk Dewas KPK.

"12 orang diantaranya menyerahkan ke Sekjen KPK untuk dilakukan penyelesaian selanjutnya," ujarnya.

"Karena apa? karena mereka itu melakukan perbuatan sebelum adanya Dewas KPK, sehingga dewas KPK tidak berwenang untuk mengadili hal tersebut," ujarnya.

Tumpak melanjutkan, para terperiksa yang dijatuhi sanksi berat didapati melanggar pasal 4 ayat 2 huruf b peraturan dewas tahun 2021 yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan dan atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan KPK dalam pelaksanaan tugas untuk kepentingan pribadi.

"Jadi dalam pelaksanaan tugas nya selaku petugas tahanan dia mendapatkan suatu keuntungan pribadi berupa uang," ucapnya.

(Khafid Mardiyansyah)